Nicholas, Hansori (2026) Evaluasi Tata Kelola Program Muli Mekhanai Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance di Provinsi Lampung. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (196kB) | Preview |
|
|
Text
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy |
||
|
Text
SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3MB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi tata kelola Program Pemilihan Muli Mekhanai berdasarkan delapan prinsip Good Governance (UNDP, 1997) di Provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan melibatkan enam informan (tiga panitia dan tiga alumni). Penelitian berpusat di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance berjalan variatif. Prinsip aturan hukum, transparansi, daya tanggap, dan pengambilan keputusan berjalan optimal melalui Juklak/Juknis komprehensif, penegakan sanksi perilaku, keterbukaan informasi via Instagram @mulimekhanailpg, pengawasan berlapis, serta mekanisme keputusan hibrida. Meski demikian, detail skor mentah dan profil juri dibatasi demi objektivitas. Sebaliknya, prinsip partisipasi dinilai lemah karena pelibatan alumni (IMML) dan lembaga adat (MPAL) bersifat parsial (sebagian) dan seremonial, yang berdampak pada kesalahan fatal pemakaian atribut busana adat di Taman Purbakala Pugung Raharjo, dalam artian IMML hanya dilibatkan di level teknis operasional acara, bukan di level strategis busana (busana adat). Pada aspek keadilan dan inklusivitas wilayah, kesetaraan administratif terbentur hambatan fiskal APBD kabupaten/kota sehingga memicu dominasi prestasi dari daerah perkotaan (Bandar Lampung dan Kota Metro). Prinsip efektivitas dan efisiensi berhasil diwujudkan melalui pergeseran paradigma menuju branding digital (e-invitation dan QR Code), meskipun promosi pariwisata secara sektoral terhambat buruknya infrastruktur jalan. Terakhir, akuntabilitas institusional secara vertikal terbukti mapan melalui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan yang taat audit birokrasi, namun akuntabilitas fungsional individu alumni masih lemah akibat ketiadaan kontrak kinerja formal maupun job description tertulis yang spesifik. Kata Kunci: Evaluasi Tata Kelola, Muli Mekhanai, Good Governance, UNDP, Dinas Pariwisata.
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | ?? 306 ?? ?? 320 ?? ?? 351 ?? |
| Divisions: | Fakultas ISIP > Prodi Administrasi negara |
| Depositing User: | 2605352531 Digilib |
| Date Deposited: | 10 Jun 2026 04:14 |
| Last Modified: | 10 Jun 2026 04:14 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/100106 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
