TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG TIDAK DIBAGIKAN OLEH SUAMI PASCA PERCERAIAN

SYAKHIRA PUTRI , SYAROZA (2026) TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG TIDAK DIBAGIKAN OLEH SUAMI PASCA PERCERAIAN. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (218Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (4Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi perlindungan hukum terhadap hak-hak istri atas harta bersama yang sering kali terabaikan atau mengalami kendala dalam proses pembagiannya setelah terjadinya perceraian. Permasalahan utama dalam penelitian ini memfokuskan pada pengaturan pembagian harta bersama yang berlaku di Indonesia dan upaya hukum bagi istri terhadap harta bersama yang tidak dibagikan oleh suami pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data penelitian ini terdiri dari data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan secara mendalam terhadap bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pertama, pengaturan pembagian harta bersama di Indonesia berpijak pada prinsip kesetaraan (Equality Before The Law) kedudukan suami dan istri sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta KUHPerdata, yang menetapkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan wajib dibagi secara seimbang pasca perceraian. Kedua, terhadap harta bersama yang dikuasai sepihak oleh suami, istri dapat menempuh upaya hukum melalui Gugatan Perdata dengan memperkuat perlindungan hak melalui permohonan Sita Marital (Maritale Beslag) guna mencegah aset dipindahtangankan, serta mengajukan Permohonan Eksekusi sebagai langkah paksa apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap. Lembaga peradilan diharapkan lebih optimal memberikan perlindungan bagi istri dalam pembuktian aset, serta bagi pasangan suami istri agar meningkatkan kesadaran hukum dalam pengelolaan harta demi meminimalkan potensi sengketa di masa depan. Kata Kunci: Harta Bersama, Hak Istri, Perceraian. This research is motivated by the urgency of legal protection for a wife's rights to joint property (marital assets), which are often neglected or encounter obstacles during the distribution process following a divorce. The primary focus of this study is the regulation of joint property distribution in Indonesia and the legal remedies available to a wife regarding marital assets that are not distributed by the husband post-divorce. The research method employed is normative legal research with a descriptive typology. The approaches used include the statute approach and the conceptual approach. The data source for this study consists of secondary data collected through in-depth literature studies of primary, secondary, and tertiary legal materials related to the object of research. The results of this study indicate that: First, the regulation of joint property distribution in Indonesia is based on the principle of equality before the law regarding the status of husband and wife, as regulated in Article 31 and Article 35 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and the Civil Code, which stipulates that assets acquired during marriage must be divided equally after divorce. Second, regarding joint property unilaterally controlled by the husband, the wife can pursue legal remedies through a Civil Lawsuit, strengthening her rights through a request for Marital Seizure (Maritale Beslag) to prevent the transfer of assets, and filing for an Execution Order as a coercive measure once the court decision has permanent legal force. It is expected that judicial institutions will be more optimal in providing protection for wives in terms of asset verification, and that married couples will increase their legal awareness regarding asset management to minimize the potential for future disputes. Keywords: Joint Property, Wife's Rights, Divorce.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2605853039 Digilib
Date Deposited:	10 Jun 2026 08:35
Terakhir diubah:	10 Jun 2026 08:35
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/100149

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir