ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI (Studi Putusan Perkara No. 331/Pid.Sus/2011/PN.TK.)

08520114, Agusman Ibrahim (2012) ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI (Studi Putusan Perkara No. 331/Pid.Sus/2011/PN.TK.). Digital Library.

Preview	File PDF ABSTRAK yang sudah BENAR.pdf Download (17Kb) | Preview
Preview	File PDF BAB I.pdf Download (42Kb) | Preview
Preview	File PDF BAB II.pdf Download (34Kb) | Preview
Preview	File PDF BAB III.pdf Download (18Kb) | Preview
	File PDF BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (61Kb)
Preview	File PDF BAB V.pdf Download (11Kb) | Preview
Preview	File PDF COVER.pdf Download (12Kb) | Preview
Preview	File PDF DAFTAR ISI.pdf Download (9Kb) | Preview
Preview	File PDF DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (7Kb) | Preview
Preview	File PDF sanwacana agus.pdf Download (94Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Abstrak Keanekaragaman kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, salah satu diantaranya memiliki berbagai macam satwa yang tersebar keseluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Satwa yang ada di habitat wilayah Indonesia adalah ciri suatu pulau yang didiami satwa tersebut. di Indonesia sendiri satwa-satwa tersebut sudah sangat langka untuk ditemui di habitat aslinya. Habitat dan kepunahan beberapa jenis satwa yang dilindungi selama ini banyak yang telah rusak ataupun sengaja dirusak oleh berbagai ulah sekelompok manusia yang tidak bertanggung jawab. Manusia ingin memiliki satwa untuk dipelihara, dimiliki demi kesenangan tersendiri. Berdasarkan hal ini maka penulis mengajukan skripsi dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi (Studi Putusan Perkara No. 331/Pid.Sus/2011/PN.TK)” adapun permasalahan yang diajukan adalah :a) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi (studi putusan perkara No. 331/Pid.Sus/2011.PN.TK.), dan b) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi (studi putusan perkara No. 331/Pid.Sus/2011.PN.TK.) Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan (Liberty Research) dan studi lapangan, sedangkan pengolahan data dilakukan dengan metode pemeriksaan data (editing), sistematis data (sistemazing), klasifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1) Pertanggungjawaban tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi yang terjadi diwilayah Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Bandar Lampung untuk register perkara Nomor 331/Pid.Sus/2011/PN.TK. dengan terdakwa Marsino bin Simin yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini terlihat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yakni menjual satwa yang dilindungi khususnya burung alap- Agusman Ibrahim alap dan burung hantu yang habitatnya hampir punah namun sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sesuai dengan apa yang harus dipertanggungjawabkan. Jika melihat untuk kedepannya maka perbuatan terdakwa ini akan mengakibatkan punahnya ekosistem dan habitat dari satwa-satwa yang dilindungi tersebut. Dalam kasus ini terdakwa sudah memenuhi semua unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dan dianggap mampu bertanggungjawab atas apa yang diperbuat.2) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana satwa yang dilindungi diwilayah Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung untuk register perkara Nomor 331/Pid.Sus/2011/PN.TK, yaitu dilihat dari adanya faktor keyakinan hakim, faktor psikologis hakim, dan faktor yang diperoleh dari persidangan. Kemudian dilihat hal-hal yang memeberatkan terdakwa yaitu tindak pidana tersebut termasuk kejahatan yang dapat merusak kelestarian lingkungan dan ekosistem alam dan dapat dipidana sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan suatu tindak pidana yang dapat merusak kelestarian lingkungan dan habitatnya. Selain itu terdapat juga hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu : mengakui terus terang atas perbuatannya, terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Untuk itu penegakkan hukum pidana harus dilakukan lebih optimal, terpadu dan terarah sehingga dalam praktek penegakkan hukumnya pemerintah dapat mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Peranan aparat pemerintah dan aparat penegak hukum dilapangan harus lebih ditingkatkan seperti pengawas kehutanan, Polisi Hutan maupun aparat Departemen Kehutanan, dan Aparat bea cukai dalam hal memberantas, menindak dan mencegah perdagangan ilegal satwa yang dilindungi.

Jenis Karya Akhir:	Artikel
Subyek:
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	IC-STAR . 2015
Date Deposited:	27 May 2015 01:44
Terakhir diubah:	27 May 2015 01:44
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/10023

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir