MEKANISME PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 PADA BELANJA APBD OLEH BENDAHARA SATUAN KERJA DI PEMDA KOTA BANDAR LAMPUNG (SATKER/OPD)

Raisya , Ramadhania (2026) MEKANISME PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 PADA BELANJA APBD OLEH BENDAHARA SATUAN KERJA DI PEMDA KOTA BANDAR LAMPUNG (SATKER/OPD). [Diploma/Tugas Akhir]

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (495Kb) | Preview
	File PDF TA FULL TANPA LAMPIRAN.pdf Restricted to Hanya staf Download (2879Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TA FULL TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (2826Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan hambatan dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Wilayah (APBD) oleh bendahara pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Bandar Lampung. PPh Pasal 22 merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah atas transaksi pembelian barang tertentu yang bersumber dari dana APBD, sehingga penerapannya wajib sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Metode riset yang digunakan merupakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan lewat wawancara, observasi, serta dokumentasi. Data yang diperoleh disajikan serta dijabarkan secara sistematis untuk membagikan cerminan mengenai penerapan pemungutan PPh Pasal 22. Hasil riset menunjukkan bahwa penerapan pemungutan PPh Pasal 22 oleh bendahara pengeluaran pada OPD di Pemerintah Kota Bandar Lampung pada biasanya sudah mengikuti prosedur yang diresmikan, mulai dari proses pemungutan, penyetoran, sampai pelaporan. Namun demikian, dalam penerapannya masih ada sebagian hambatan, antara lain minimnya uraian bendahara terhadap pergantian regulasi perpajakan, keterbatasan sumber energi manusia, dan hambatan teknis dalam penggunaan sistem administrasi perpajakan. Bersumber pada hasil riset, dianjurkan supaya dilakukan kenaikan uraian bendahara lewat pelatihan perpajakan secara berkala, dan optimalisasi sistem administrasi untuk menunjang kelancaran proses pemungutan PPh Pasal 22. Dengan demikian, diharapkan penerapan kewajiban perpajakan dapat berjalan lebih tertib serta sesuai dengan syarat yang berlaku. Kata kunci: PPh Pasal 22, APBD, Bendahara Pengeluaran, OPD, Pemungutan Pajak This final project aims to determine the implementation and obstacles in collecting Income Tax (PPh) Article 22 on Regional Budget (APBD) expenditures by expenditure treasurers in Regional Apparatus Organizations (OPD) in the Bandar Lampung City Government. PPh Article 22 is a type of tax collected by government treasurers on purchases of certain goods sourced from APBD funds, therefore, its application must comply with applicable tax regulations. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Data collection was conducted through interviews, observation, and documentation. The data obtained is presented and systematically explained to provide insights into the implementation of Article 22 Income Tax collection. The research results indicate that the implementation of Article 22 Income Tax collection by expenditure treasurers in Regional Apparatus Organizations (OPD) in the Bandar Lampung City Government generally follows established procedures, from collection and payment to reporting. However, several obstacles remain in its implementation, including limited understanding of treasurers regarding changes in tax regulations, limited human resources, and technical challenges in using the tax administration system. Based on the research findings, it is recommended that treasurers improve their skills through regular tax training and optimize the administration system to support the smooth process of collecting Article 22 Income Tax. This is expected to ensure a more orderly implementation of tax obligations and compliance with applicable requirements. Keywords: Article 22 Income Tax, Regional Budget, Expenditure Treasurer, OPD, Tax Collection

Jenis Karya Akhir:	Diploma/Tugas Akhir
Subyek:	300 Ilmu sosial > 330 Ekonomi > 332 Ekonomi keuangan 300 Ilmu sosial > 330 Ekonomi > 334 Koperasi, sistem perkoperasian
Program Studi:	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) > Prodi D3-Perpajakan
Pengguna Deposit:	2605827947 Digilib
Date Deposited:	12 Jun 2026 03:05
Terakhir diubah:	12 Jun 2026 03:05
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/100265

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir