PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Studi Analisis Penetapan Nomor:78/Pdt.P/2024/PA.PBun)

Ira , Restika (2026) PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Studi Analisis Penetapan Nomor:78/Pdt.P/2024/PA.PBun). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (596Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (4Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Perjanjian Perkawinan merupakan instrumen hukum yang semakin relevan, bertujuan memberikan perlindungan hak dan kepemilikan harta pasangan suami istri, terlebih setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas waktu pembuatannya hingga selama masa perkawinan berlangsung Fenomena ini terlihat dalam Penetapan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.PBun, dimana pasangan suami istri mengajukan permohonan pengesahan perjanjian pisah harta setelah 15 tahun menikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 78/Pdt.p/2024/PA PBun serta mengkaji akibat hukum terhadap harta bersama apabila terjadi perceraian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber, data yang yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis desktiptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.PBun telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena perjanjian telah memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun ketertiban umum, dan sesuai dengan perluasan tafsir Pasal 29 UU Perkawinan oleh Putusan MK 69/PUUXIII/ 2015, yang memperbolehkan perianjian perkawinan dibuat pada waktu, sebelum, atau selama masa perkawinan berlangsung. Selain itu, hakim merujuk pada Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai keabsahan isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum. Akibat hukumnya adalah perubahan status harta dari harta bersama menjadi harta terpisah sesuai isi perjanjian, pembagian harta jika terjadi perpisahan mekanisme pembagiannya tidak lagi mengikuti ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, perjanjian perkawinan berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum perlindungan aset, dan sarana pencegahan sengketa dikemudian hari. Kata kunci : Harta Bersama, Perjanjian Perkawinan, Akibat Hukum A prenuptial agreement is an increasingly relevant legal instrument, aimed at protecting the rights and ownership of property of married couples, especially following Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015, which extended the timeframe for its creation to include the duration of the marriage. This phenomenon is evident in Pangkalan Bun Religious Court Decision No. 78/Pdt.P/2024/PA.PBun, where a married couple filed a request for ratification of a separation of property agreement after 15 years of marriage. This study aims to analyze the judge's considerations in Decision No. 78/Pdt.p/2024/PA PBun and examine the legal consequences for joint property in the event of divorce. The research used is normative legal research with a statutory and case-based approach. The data sources used are primary, secondary, and tertiary data collected through literature and document studies, then analyzed qualitatively using descriptive analysis methods. The results of the study indicate that the judge's considerations in Decision Number 78/Pdt.P/2024/PA.PBun are in accordance with applicable legal provisions because the agreement has fulfilled the requirements for a valid agreement in Article 1320 of the Civil Code, does not conflict with Islamic law or public order, and is in accordance with the expanded interpretation of Article 29 of the Marriage Law by the Constitutional Court Decision 69/PUU-XIII/2015, which allows marriage agreements to be made at the time, before, or during the marriage. In addition, the judge referred to Article 47 of the Compilation of Islamic Law (KHI) regarding the validity of the contents of the agreement that do not conflict with the law. The legal consequences are a change in the status of assets from joint assets to separate assets according to the contents of the agreement, the distribution of assets in the event of separation, the distribution mechanism no longer follows the provisions of Article 97 of the Compilation of Islamic Law. Thus, the marriage agreement functions as an instrument of legal certainty for asset protection, and a means of preventing disputes in the future. Keywords: Joint Property, Marriage Agreement, Legal Consequences

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	000 Ilmu komputer, informasi dan pekerjaan umum 000 Ilmu komputer, informasi dan pekerjaan umum > 001 Ilmu pengetahuan
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2605647760 Digilib
Date Deposited:	12 Jun 2026 03:21
Terakhir diubah:	12 Jun 2026 03:21
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/100272

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir