PERAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG DALAM PENERTIBAN LALU LINTAS SELAMA LIBUR HARI BESAR KEAGAMAAN

Al Annissa , Najla Suherman (2026) PERAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG DALAM PENERTIBAN LALU LINTAS SELAMA LIBUR HARI BESAR KEAGAMAAN. HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (796Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2766Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2464Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Provinsi Lampung memiliki posisi strategis sebagai gerbang utama penghubung Pulau Jawa dan Sumatera dengan intensitas mobilitas yang tinggi, khususnya pada periode libur hari besar keagamaan. Lonjakan volume kendaraan yang signifikan pada periode ini sering kali menimbulkan kemacetan dan gangguan keselamatan lalu lintas. Kondisi tersebut menuntut peran aktif pemerintah dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam praktiknya, pelaksanaan penertiban lalu lintas masih menghadapi berbagai faktor penghambat yang memengaruhi efektivitasnya di lapangan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dalam penertiban lalu lintas selama libur hari besar keagamaan dan apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundangundangan serta studi lapangan melalui wawancara dengan perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dalam penertiban lalu lintas selama libur hari besar keagamaan dijalankan melalui kebijakan antara Surat Keputusan Bersama (SKB) tingkat pusat dan Surat Edaran Sekretaris Daerah. Secara operasional, peran tersebut diwujudkan melalui tindakan preventif berupa pengendalian arus lalu lintas, manajemen fasilitas perlengkapan jalan situasional, dan dukungan operasional satu komando. Akan tetapi, efektivitas penertiban masih memiliki keterhambatan, meliputi keterbatasan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM), kondisi infrastruktur jalan yang be lum sepenuhnya layak rendahnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya terkait kepatuhan pada komando petugas di lapangan., serta Kata Kunci: Penertiban Lalu Lintas, Libur Hari Besar Keagamaan, Pengendalian Arus Lalu Lintas. Lampung Province holds a strategic position as the primary gateway connecting the islands of Java and Sumatra, characterized by high mobility intensity, particularly during major religious holidays. The significant surge in vehicle volume during these periods frequently causes traffic congestion and disrupts traffic safety. Such conditions demand an active role from the government in ensuring traffic security, safety, order, and smoothness, as stipulated in Undang-Undang Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. In practice, the implementation of traffic regulation still faces various inhibiting factors that affect its effectiveness in the field. The research problems formulated in this study are: how is the role of the Lampung Provincial Transportation Agency in regulating traffic during major religious holidays, and what are the inhibiting factors in its implementation? The methods employed in this research are normative juridical and empirical juridical. Data were obtained through a literature study of laws and regulations, as well as a field study involving interviews with representatives of the Lampung Provincial Transportation Agency. The results indicate that the role of the Lampung Provincial Transportation Agency in regulating traffic during major religious holidays is executed through policies that align the central-level Joint Decree and the Regional Secretary's Circular Letter Operationally, this role is actualized through preventive measures in the form of traffic flow control, situational road equipment management, and single-command operational support. However, the effectiveness of this regulation still faces obstacles, including the limited quantity of Human Resources (HR), inadequate road infrastructure conditions, and low public legal awareness, particularly regarding compliance with the directives of officers in the field Keywords: Traffic Control, Religious Holidays, Traffic Flow Control.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 342 Hukum tata negara: 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 347 Prosedur dan pengadilan
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2605077903 Digilib
Date Deposited:	15 Jun 2026 04:28
Terakhir diubah:	15 Jun 2026 04:28
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/100410

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir