KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM ISU ENERGI BARU DAN TERBARUKAN PASCA-RATIFIKASI PARIS AGREEMENT PERIODE 2015–2024

Rahmanda Isnaina , Hanum (2026) KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM ISU ENERGI BARU DAN TERBARUKAN PASCA-RATIFIKASI PARIS AGREEMENT PERIODE 2015–2024. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (163Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1904Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1848Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement sebagai bentuk komitmen dalam menanggulangi perubahan iklim dan mendorong transisi menuju energi baru dan terbarukan (EBT). Namun, komitmen tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan realisasi domestik, yang terlihat dari masih dominannya energi fosil dan belum tercapainya target bauran EBT sebesar 23% pada tahun 2025. Kesenjangan ini penting dikaji karena dapat memengaruhi arah, posisi, dan kredibilitas kebijakan luar negeri Indonesia dalam rezim iklim global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu EBT pasca-ratifikasi Paris Agreement pada periode 2015–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan Foreign Policy Analysis (FPA) dari Morin dan Paquin, yang memandang kebijakan luar negeri sebagai foreign policy behavior atau perilaku negara yang dapat diamati. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Data diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga internasional, dan literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia berkembang melalui tiga fase, yaitu komitmen formal dan kepatuhan awal pada 2015–2016, penyesuaian kebijakan dan kepatuhan bertahap pada 2017–2021, serta akselerasi kerja sama dan diplomasi pendanaan pada 2022–2024. Penelitian ini menemukan empat pola utama, yaitu kesenjangan antara komitmen internasional dan realisasi domestik, dominasi pendekatan multilateral, ketergantungan pada pendanaan dan kerja sama internasional, serta kebijakan yang adaptif dan bertahap. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu EBT merupakan strategi adaptif untuk menyeimbangkan tuntutan rezim iklim global dengan keterbatasan domestik. Kata kunci: kebijakan luar negeri, energi baru dan terbarukan, Paris Agreement, Indonesia, FPA.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan) 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan) > 321 Sistem pemerintahan dan sistem negara 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan) > 322 Hubungan negara dengan kelompok terorganisir dan anggotanya
Program Studi:	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S1-Hubungan Internasional
Pengguna Deposit:	2605984457 Digilib
Date Deposited:	17 Jun 2026 04:33
Terakhir diubah:	17 Jun 2026 04:33
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/100637

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir