KEBIJAKAN PENGHAPUSAN LEGALITAS SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) SEBAGAI ALAS HAK DALAM SISTEM PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

HASANTA NUR , RIFA’I (2026) KEBIJAKAN PENGHAPUSAN LEGALITAS SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) SEBAGAI ALAS HAK DALAM SISTEM PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (567Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL TANPA LAMPIRAN.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (4Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah merupakan kebijakan penghapusan legalitas Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai alas hak dalam sistem pendaftaran tanah. Upaya pemerintah ini untuk meningkatkan kepastian hukum di bidang pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum SKT setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, konsekuensi yuridis penghapusannya terhadap tanah yang belum terdaftar, serta implementasi kebijakan tersebut dalam pendaftaran tanah sporadik di Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta didukung oleh data empiris melalui wawancara di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah. Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKT tidak lagi memiliki kedudukan sebagai alas hak dalam sistem pendaftaran tanah, melainkan hanya sebagai bukti pendukung dalam pembuktian penguasaan tanah. Penghapusan legalitas SKT menimbulkan konsekuensi yuridis berupa perubahan dalam sistem pembuktian hak atas tanah serta mendorong masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah guna memperoleh sertifikat sebagai alat bukti hak yang kuat. Implementasi kebijakan tersebut dalam pendaftaran tanah sporadik di Kabupaten Lampung Tengah telah dilaksanakan melalui penyesuaian prosedur administrasi oleh Kantor Pertanahan, namun dalam praktiknya masih menghadapi kendala teknis dan yuridis, seperti keterbatasan dokumen pembuktian, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta potensi sengketa atau tumpang tindih penguasaan tanah. Kata Kunci: Surat Keterangan Tanah, Pendaftaran Tanah, Kepastian Hukum, Pendaftaran Sporadik. The enactment of Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Right to Manage, Land Rights, Multi-Storey Housing Units, and Land Registration constitutes a policy to abolish the legality of the Land Statement Letter (Surat Keterangan Tanah/SKT) as a valid legal basis within the land registration system. This government initiative aims to enhance legal certainty in the land sector. This research aims to analyze the legal standing of the SKT following the enactment of Government Regulation Number 18 of 2021, the juridical consequences of its abolition regarding unregistered land, and the implementation of said policy in sporadic land registration within Central Lampung Regency. This study employs a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach, supported by empirical data obtained through interviews at the Land Office of Central Lampung Regency. Research data consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The analysis was conducted qualitatively. The results of the study indicate that SKT no longer has the legal status as a basis of title in the land registration system, but only functions as supporting evidence in proving land possession. The elimination of the legal status of SKT has juridical consequences in the form of changes in the system of proof of land rights and encourages the public to register their land in order to obtain land certificates as strong evidence of land ownership. The implementation of this policy in sporadic land registration in Central Lampung Regency has been carried out through adjustments to administrative procedures by the Land Office. However, in practice, it still faces technical and juridical obstacles, such as limited supporting documents owned by the community, low public legal awareness, and the potential for disputes or overlapping land claims. Keywords: Surat Keterangan Tanah (SKT), Land Registration, Legal Certainty, Sporadic Registration.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan) > 321 Sistem pemerintahan dan sistem negara 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan) > 323 Hak-hak sipil dan politik
Program Studi:	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S1-Ilmu Administrasi Negara
Pengguna Deposit:	2605462827 Digilib
Date Deposited:	18 Jun 2026 04:50
Terakhir diubah:	18 Jun 2026 04:50
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/100749

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir