ANALISIS REGULASI PEMBERLAKUAN BANDAR UDARA GATOT SOEBROTO DI KABUPATEN WAY KANAN UNTUK PENYELENGGARAAN PENERBANGAN SIPIL (CIVIL ENCLAVE)

M. RIZKI, EKA PERMANA (2026) ANALISIS REGULASI PEMBERLAKUAN BANDAR UDARA GATOT SOEBROTO DI KABUPATEN WAY KANAN UNTUK PENYELENGGARAAN PENERBANGAN SIPIL (CIVIL ENCLAVE). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK - ABSTRACT.pdf Download (246Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3082Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2931Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penyelenggaraan bandar udara sipil di wilayah pangkalan udara militer (Civil Enclave) merupakan salah satu opsi yang ditempuh pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan nasional yang dihadapkan dengan keterbatasan yang ada. Dan hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Penerapan konsep kerjasama penggunaan bersama tentunya berimplikasi kepada dua kepentingan yaitu kepentingan ekonomi dan kepentingan pertahanan dalam hal ini latihan dan penerbangan militer. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis regulasi atau kerangka hukum yang menjadi dasar pemberlakuan Lanudad Gatot Soebroto sebagai bandar udara enclave sipil dan untuk mengidentifikasi kerja sama pengoperasian bandara antara Lanudad Gatot Soebroto dan Unit Penyelenggaraa Bandar Udara (UPBU) Direktorat Jenderal Hubungan Udara. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui studi kepustakaan. Kemudian untuk mengetahui keadaan faktual di lapangan maka dilakukan penelitian empiris melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi resmi dari kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Regulasi Pemberlakuan Lanudad Gatot Soebroto sebagai enclave sipil telah mencakup operasional Lanud sebagai Pangkalan Operasi dan telah sesuai dengan aturan. Kebijakan ini diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Hal ini memiliki dampak yang baik sehingga menuntut instansi terkait agar saling mendukung. Kerja sama antara TNI AD dengan Kementerian Perhubungan dalam pemberlakuan Lanudad Gatot Soebroto sebagai enclave sipil sudah sesuai dengan perjanjian yang dilaksanakan para pihak, sehingga mempunyai pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi TNI AD di bandara. Kata Kunci: Regulasi, Landasan Udara, Penerbangan Sipil.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2605068470 Digilib
Date Deposited:	18 Jun 2026 07:42
Terakhir diubah:	18 Jun 2026 07:42
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/100791

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir