PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK TERDAFTAR (Studi Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Lwk)

FANNY , MARSELA SIHOMBING (2026) PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK TERDAFTAR (Studi Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Lwk). FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (97Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1874Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1829Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Jaminan fidusia dalam praktik pembiayaan di Indonesia wajib dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan agar memiliki kekuatan eksekutorial, namun masih ditemukan kreditur yang melakukan penarikan objek jaminan secara sepihak tanpa memenuhi ketentuan tersebut. Penelitian ini menganalisis tindakan PT Hasjrat Multifinance Luwuk yang menarik objek jaminan fidusia tidak terdaftar secara paksa sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Lwk. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi dokumen, kemudian diolah melalui tahapan pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi, dan sistematisasi data, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa keabsahan eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak terdaftar harus memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang memuat jaminan fidusia wajib dibuat dengan akta notaris. Serta Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, menjelaskan bahwa pelaksanaan titel eksekutorial dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusi, selanjutnya ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelanggaran eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Tergugat I adalah dengan mempertimbangan terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 menyatakan terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta adanya kerugian yang timbul bagi pihak Penggugat. Majelis hakim telah mempertimbangan dan menyatakan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Tergugat tidak prosedural dan merupakan perbuatan melawan hukum. Kata Kunci: Eksekusi, Fidusia, Perbuatan Melawan Hukum.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2605094770 Digilib
Date Deposited:	19 Jun 2026 01:43
Terakhir diubah:	19 Jun 2026 01:43
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/100854

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir