POLITIK HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENGGUNAKAN KOTAK KOSONG

FARHAN NOFREZA HERPA , (2026) POLITIK HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENGGUNAKAN KOTAK KOSONG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK.pdf Download (3090Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (4087Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (4086Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

dinamika politik hukum yang kompleks serta indikasi penurunan kualitas demokrasi lokal. Meningkatnya jumlah daerah dengan calon tunggal, khususnya pada Pilkada serentak 2024, dipengaruhi oleh dominasi partai politik dan praktik “borong partai” yang membatasi kompetisi politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum yang melatarbelakangi munculnya mekanisme kotak kosong serta mengkaji kelebihan dan kekurangannya dalam sistem demokrasi elektoral di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kotak kosong merupakan solusi konstitusional untuk menjamin hak pilih rakyat dalam kondisi calon tunggal. Namun, keberadaannya juga menimbulkan permasalahan seperti rendahnya partisipasi politik, krisis legitimasi, dan melemahnya kualitas demokrasi. Pola ini menunjukan bahwa mekanisme kotak kosong merupakan instrumen hukum yang secara normatif menjamin hak konstitusional warga negara, namun dalam praktiknya mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem kepartaian dan kompetisi politik, sehingga berimplikasi terhadap penurunan kualitas demokrasi elektoral di Indonesia. Kata Kunci: Politik Hukum, Pilkada, Kotak Kosong, Demokrasi, Calon Tunggal. The phenomenon of the blank box in regional head elections (Pilkada) reflects complex legal politics dynamics and indicates a decline in the quality of local democracy. The increasing number of single-candidate regions, particularly in the 2024 simultaneous elections, is influenced by political party dominance and the practice of “party consolidation,” which limits fair political competition. This study aims to analyze the legal politics underlying the emergence of the blank box mechanism and to examine its advantages and disadvantages within Indonesia’s electoral democratic system. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results show that the blank box serves as a constitutional solution to guarantee citizens’ voting rights in single-candidate elections. However, its existence also raises issues such as low political participation, legitimacy crises, and the weakening of democratic quality. In conclusion, the blank box mechanism constitutes a legal instrument that normatively guarantees citizens’ constitutional rights; however, in practice, it reflects structural weaknesses in the party system and political competition, thereby impacting the quality of electoral democracy in Indonesia. Keywords: Legal Politics, Regional Elections, Blank Box, Democracy, Single Candidate.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2605628500 Digilib
Date Deposited:	19 Jun 2026 06:45
Terakhir diubah:	19 Jun 2026 06:45
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/100940

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir