RELEVANSI PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI PADA PERJANJIAN STANDAR DI E-COMMERCE

Elfia Tri , Afrilia (2026) RELEVANSI PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI PADA PERJANJIAN STANDAR DI E-COMMERCE. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (238Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2990Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2849Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Perkembangan e-commerce sebagai bagian dari ekonomi digital telah mendorong peningkatan pemrosesan data pribadi dalam skala besar. Dalam praktiknya, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen umumnya diikat melalui perjanjian standar yang memuat klausula pemrosesan data pribadi tanpa memberikan opsi hak pilih yang memadai bagi subjek data pribadi/konsumen itu sendiri. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait dengan keabsahan persetujuan dan perlindungan hak privasi subjek data pribadi. Tujuan penelitian ini untuk menjawab relevansi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam perjanjian standar di ecommerce dan akibat hukum dari Pasal 23 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi pada perjanjian standar di e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengolahan data dilakukan dengan cara inventarisasi, identifikasi, klasifikasi data, dan sistematisasi/penyusunaan data, serta analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 23 UU PDP belum dapat sepenuhnya menjadi payung hukum yang memadai bagi para pihak dalam transaksi ecommerce. Hal ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara praktik perjanjian standar di e-commerce dengan ketentuan Pasal 23 UU PDP, sehingga tidak terdapat relevansi yang signifikan di antara keduanya. Dalam praktiknya, persetujuan yang diberikan oleh pengguna seringkali tidak memenuhi prinsip lawfulness, fairness, and transparency karena bersifat umum, tidak spesifik, dan tidak terpisah. Selain itu, pelaku usaha cenderung memperluas dasar pemrosesan data di luar kebutuhan kontraktual yang seharusnya. Akibat hukumnya, klausula yang bertentangan dengan UU PDP berpotensi tidak sah dan/atau batal demi hukum. Kata Kunci: Pelindungan Data Pribadi, Perjanjian Standar, E-Commerce. The development of e-commerce as part of the digital economy has driven increased processing of personal data on a large scale. In practice, the legal relationship between business actors and consumers is generally bound through standard agreements that contain personal data processing clauses without providing adequate voting options for the personal data subjects/consumers themselves. This raises legal problems, especially related to the validity of consent and the protection of the privacy rights of personal data subjects. The purpose of this research is to answer the relevance of Article 23 of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law) in standard agreements in ecommerce and the legal consequences of Article 23 of the Personal Data Protection Law on standard agreements in e-commerce. This research uses a normative legal research method with a descriptive research type. The approaches used include a legislative approach and a conceptual approach. Data collection through literature studies. The data used in this study are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data processing is carried out by means of inventory, identification, data classification, and systematization/preparation of data, as well as qualitative data analysis. The results of the study show that Article 23 of the PDP Law cannot fully become an adequate legal umbrella for parties in e-commerce transactions. This is due to the conflict between the practice of standard agreements in e-commerce and the provisions of Article 23 of the PDP Law, so there is no significant relevance between the two. In practice, consent given by users often does not meet the principles of lawfulness, fairness, and transparency because they are general, non-specific, and not separate. In addition, business actors tend to expand the basis of data processing beyond the supposed contractual needs. As a result of the law, clauses that are contrary to the PDP Law have the potential to be invalid and/or null and void. Keywords: Personal Data Protection, Standard Agreements, E-Commerce.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2605020850 Digilib
Date Deposited:	22 Jun 2026 08:32
Terakhir diubah:	22 Jun 2026 08:32
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/101132

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir