NAILAH, RIZKI FADILAH (2026) EVALUASI ADMINISTRASI PPH PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH DAN BANGUNAN DALAM RANGKA KEPATUHAN PERPAJAKAN PADA PT TASPEN (PERSERO) KCU BANDAR LAMPUNG. [Diploma/Tugas Akhir]
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (174Kb) | Preview |
|
|
File PDF
00. LAPORAN AKHIR NAILAH FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2761Kb) | Minta salinan |
||
|
File PDF
00. LAPORAN AKHIR NAILAH TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (1575Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan mewajibkan penyewa badan usaha memotong pajak final sebesar 10% dari nilai sewa bruto sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017. Tujuan laporan akhir ini adalah untuk mendeskripsikan administrasi PPh Pasal 4 ayat (2), menganalisis keakuratan perhitungan, serta menemukan kendala implementasi dan tingkat kepatuhan pajak di PT Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara dan studi dokumentasi selama Praktik Kerja Lapangan. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa sistem administrasi disusun melalui sistem koordinasi dua tingkat, yaitu kantor cabang sebagai pihak yang mengidentifikasi transaksi dan menghitung, serta kantor pusat yang memotong, menyetor, dan melaporkan melalui sistem Coretax. Pemeriksaan lima sampel transaksi menunjukkan perhitungan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2017, tanpa adanya kendala signifikan atau sanksi keterlambatan. Disimpulkan bahwa PT Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang tinggi dalam hal pendaftaran, ketepatan waktu pelaporan SPT, perhitungan pajak, dan pembayaran pajak. Sistem verifikasi berlapis dan sentralisasi melalui Coretax merupakan pengendalian internal yang baik. Namun, koordinasi yang lebih baik antara kantor cabang dan kantor pusat masih diperlukan untuk menghindari kesalahan administratif. Kata Kunci : PPh Pasal 4 Ayat (2), Administrasi Perpajakan, Coretax, Kepatuhan Pajak Income Tax Article 4(2) on the lease of land and/or buildings requires corporate tenants to withhold a final tax of 10% of the gross lease amount in accordance with Government Regulation No. 34 of 2017. The objective of this final report is to describe the administration of Article 4(2) of the Income Tax Law, analyze the accuracy of calculations, and identify implementation challenges and tax compliance levels at PT Taspen (Persero) Bandar Lampung Branch using a descriptive qualitative approach through interviews and document analysis during the Field Work Practice. The research results indicate that the administrative system is structured through a two-tier coordination system: the branch office identifies transactions and performs calculations, while the head office withholds, remits, and reports via the Coretax system. An examination of five transaction samples revealed that the calculations complied with Government Regulation No. 34 of 2017, with no significant challenges or late payment penalties. It is concluded that PT Taspen (Persero) Bandar Lampung Branch Office demonstrates a high level of tax compliance regarding registration, timely submission of tax returns, tax calculation, and tax payment. The multi-layered verification system and centralization via Coretax constitute effective internal controls. However, improved coordination between the branch office and the head office is still necessary to avoid administrative errors. Keywords: Income Tax Article 4 Paragraph (2), Tax Administration, Coretax, Tax Compliance
| Jenis Karya Akhir: | Diploma/Tugas Akhir |
|---|---|
| Subyek: | 300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 330 Ekonomi 300 Ilmu sosial > 330 Ekonomi > 332 Ekonomi keuangan |
| Program Studi: | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) > Prodi D3-Perpajakan |
| Pengguna Deposit: | 2605794513 Digilib |
| Date Deposited: | 23 Jun 2026 07:31 |
| Terakhir diubah: | 23 Jun 2026 07:31 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/101264 |
Actions (login required)
![]() |
Lihat Karya Akhir |
