PERAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

KARINA SALSABILA , PUTRI ALAWI (2026) PERAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK. ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, LAMPUNG.

Preview	Text abstrak.pdf Download (223kB) | Preview
	Text full.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
Preview	Text SKRIPSI_KARINA tanpa pembahasan.pdf Download (963kB) | Preview

Abstract

Meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak menuntut peran aktif pemerintah daerah dalam menyediakan layanan perlindungan yang terpadu dan berkelanjutan. Salah satu lembaga yang memiliki tanggung jawab tersebut adalah UPTD PPA Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran UPTD PPA dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap petugas UPTD PPA, pekerja sosial, pihak kepolisian, serta orang tua korban. Analisis data menggunakan teori peran Soerjono Soekanto yang meliputi hak dan kewajiban, fungsi sosial, perilaku yang diharapkan, serta norma atau aturan yang mengatur peran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA Kota Bandar Lampung telah menjalankan perannya sesuai dengan indikator teori peran. Pada aspek hak dan kewajiban, UPTD PPA memberikan perlindungan melalui penerimaan laporan yang ramah anak, menjaga kerahasiaan identitas korban, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Pada aspek fungsi sosial, UPTD PPA memberikan pendampingan sejak tahap pelaporan, layanan psikologis, dan dukungan sosial bagi korban serta keluarganya. Pada aspek perilaku yang diharapkan, petugas menunjukkan sikap profesional, empatik, dan tidak menghakimi dalam pelayanan. Pada aspek norma, pelaksanaan peran mengacu pada peraturan perlindungan anak, pedoman pembentukan UPTD PPA, serta SOP layanan yang berlaku. UPTD PPA juga berperan dalam pendampingan dan koordinasi selama proses hukum guna memastikan hak-hak korban terpenuhi. Secara keseluruhan, UPTD PPA telah menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi korban sesuai tugas dan kewenangannya Kata Kunci: UPTD PPA, Kekerasan Seksual Pada Anak, Peran Pemerintah

Item Type:	Other
Subjects:	?? 300 ?? ?? 320 ??
Divisions:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Pemerintahan
Depositing User:	2605000856 Digilib
Date Deposited:	23 Jun 2026 07:17
Last Modified:	23 Jun 2026 07:17
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/101281

Actions (login required)

View Item