PERAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

KARINA SALSABILA , PUTRI ALAWI (2026) PERAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK. ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, LAMPUNG.

Preview	File PDF abstrak.pdf Download (218Kb) | Preview
	File PDF full.pdf Restricted to Hanya staf Download (1237Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI_KARINA tanpa pembahasan.pdf Download (940Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak menuntut peran aktif pemerintah daerah dalam menyediakan layanan perlindungan yang terpadu dan berkelanjutan. Salah satu lembaga yang memiliki tanggung jawab tersebut adalah UPTD PPA Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran UPTD PPA dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap petugas UPTD PPA, pekerja sosial, pihak kepolisian, serta orang tua korban. Analisis data menggunakan teori peran Soerjono Soekanto yang meliputi hak dan kewajiban, fungsi sosial, perilaku yang diharapkan, serta norma atau aturan yang mengatur peran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA Kota Bandar Lampung telah menjalankan perannya sesuai dengan indikator teori peran. Pada aspek hak dan kewajiban, UPTD PPA memberikan perlindungan melalui penerimaan laporan yang ramah anak, menjaga kerahasiaan identitas korban, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Pada aspek fungsi sosial, UPTD PPA memberikan pendampingan sejak tahap pelaporan, layanan psikologis, dan dukungan sosial bagi korban serta keluarganya. Pada aspek perilaku yang diharapkan, petugas menunjukkan sikap profesional, empatik, dan tidak menghakimi dalam pelayanan. Pada aspek norma, pelaksanaan peran mengacu pada peraturan perlindungan anak, pedoman pembentukan UPTD PPA, serta SOP layanan yang berlaku. UPTD PPA juga berperan dalam pendampingan dan koordinasi selama proses hukum guna memastikan hak-hak korban terpenuhi. Secara keseluruhan, UPTD PPA telah menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi korban sesuai tugas dan kewenangannya Kata Kunci: UPTD PPA, Kekerasan Seksual Pada Anak, Peran Pemerintah

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)
Program Studi:	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S1-Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	2605000856 Digilib
Date Deposited:	23 Jun 2026 07:17
Terakhir diubah:	23 Jun 2026 07:17
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/101281

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir