PENEGAKAN KEIMIGRASIAN INDONESIA DALAM MENANGANI KASUS WNA OVERSTAY : STUDI KASUS PENINDAKAN WNA NIGERIA DI LAMPUNG TAHUN 2024

Zefanya , Puan Natama Pangaribuan (2026) PENEGAKAN KEIMIGRASIAN INDONESIA DALAM MENANGANI KASUS WNA OVERSTAY : STUDI KASUS PENINDAKAN WNA NIGERIA DI LAMPUNG TAHUN 2024. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (315Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL TANPA LAMPIRAN1.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (4Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Fenomena pelanggaran izin tinggal (overstay) oleh Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia merupakan tantangan dalam pengelolaan migrasi dan penegakan kedaulatan negara, terutama di wilayah strategis seperti Provinsi Lampung. Pada tahun 2024, penindakan terhadap WNA asal Nigeria di Lampung menjadi perhatian karena melibatkan pelanggaran overstay dan dugaan penyalahgunaan izin tinggal. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk penegakan hukum keimigrasian yang dilakukan oleh otoritas Indonesia terhadap WNA Nigeria di Lampung serta mendeskripsikan kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses penegakannya dalam perspektif hubungan internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi dan pengalaman magang di Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, wawancara dengan pejabat terkait, serta analisis dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kerangka teori yang digunakan mencakup keamanan non-tradisional, diplomasi, dan strategi normative power. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum keimigrasian terhadap WNA Nigeria dilaksanakan melalui mekanisme preventif, administratif, dan represif sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tindakan yang diterapkan meliputi pengawasan melalui TIMPORA, pemeriksaan, deportasi, dan penangkalan dengan tetap memperhatikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya, koordinasi lintas instansi, serta pertimbangan diplomatik dengan negara asal WNA. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum keimigrasian tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai bagian dari diplomasi hukum Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan citra negara di tingkat internasional. Kata kunci: Penegakan Hukum Keimigrasian; Overstay; Warga Negara Asing; Diplomasi Hukum; Lampung The phenomenon of immigration stay permit violations (overstay) committed by foreign nationals in Indonesia constitutes a significant challenge in migration governance and the enforcement of state sovereignty, particularly in strategic regions such as Lampung Province. In 2024, enforcement actions against Nigerian nationals in Lampung gained attention due to overstay violations and alleged misuse of residence permits. This research aims to describe the forms of immigration law enforcement and case handling carried out by Indonesian authorities toward Nigerian nationals in Lampung, as well as to describe the obstacles and challenges encountered in the enforcement process from an international relations perspective. This study employs a qualitative method with a case study approach. Data were obtained through observation and internship experience at the Immigration Division of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in Lampung, interviews with relevant officials, and analysis of official documents and applicable regulations. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, which includes data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that immigration law enforcement was implemented through preventive, administrative, and repressive measures in accordance with Law Number 6 of 2011 on Immigration, including supervision through TIMPORA, examination procedures, deportation, and deterrence measures, while upholding legal certainty and human rights principles. The study concludes that immigration law enforcement functions not only as an administrative control mechanism but also as part of Indonesia’s legal diplomacy strategy in maintaining state sovereignty and its international image. Keywords: immigration law enforcement; overstay; foreign nationals; legal diplomacy; Lampung

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan) 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan) > 325 Migrasi dan kolonisasi internasional
Program Studi:	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S1-Hubungan Internasional
Pengguna Deposit:	2605667587 Digilib
Date Deposited:	25 Jun 2026 01:53
Terakhir diubah:	25 Jun 2026 01:53
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/101424

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir