ANALISIS KRIMINOLOGIS TERJADINYA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK (Studi Pada Polresta Bandar lampung)

LOLA , REGINA GANTASA (2026) ANALISIS KRIMINOLOGIS TERJADINYA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK (Studi Pada Polresta Bandar lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (407Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL TANPA LAMPIRAN.pdf Restricted to Hanya staf Download (2449Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2327Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Kejahatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap sesama anak di bawah umur merupakan delik kesusilaan serius yang tidak hanya melanggar norma hukum posit if, tetapi juga mencerminkan adanya degradasi kontrol sosial di lingkungan masyarakat modern yang dipengaruhi oleh dinamika teknologi. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak konstitusional untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Namun, secara kriminologis, keterbatasan kematangan fisik, mental, dan sosial menjadikan anak berada dalam posisi yang sangat rentan, baik sebagai korban maupun pelaku penyimpangan sosial. Penelit ian ini bertujuan untuk mengident ifikasi dan membedah akar penyebab terjadinya persetubuhan anak dari sisi kriminologis serta mengetahui langkah-langkah penanggulangan, baik melalui jalur penal maupun non-penal, guna memberikan perlindungan maksimal bagi generasi muda. Metode penelit ian yang digunakan adalah pendekatan normat if-empiris. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan metode penelit ian lapangan dan penelit ian kepustakaan, diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber dari Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung, ABH pelaku pencabulan yang berada di LPKA Kelas II, Dosen bagian Hukum Pidana Universitas Lampung dan Dosen Ahli Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Polit ik Universitas Lampung. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundangundangan terkait perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Hasil penelit ian menunjukkan bahwa persetubuhan yang melibatkan anak sebagai pelaku disebabkan oleh interaksi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi disfungsi keluarga (broken home), rendahnya pemahaman agama, dan kontrol diri yang lemah. Faktor eksternal yang dominan adalah pengaruh lingkungan pergaulan teman sebaya (peer pressure) serta penyalahgunaan teknologi digital yang memberikan akses tanpa filter terhadap konten pornografi. Upaya penanggulangan kejahatan di wilayah Kota Bandar Lampung dilakukan melalui integrasi jalur penal dan non-penal. Jalur penal diimplementasikan oleh Unit PPA Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung dengan mengedepankan SistemPeradilan Pidana Anak (SPPA) yang bersifat rehabilitat if dan menjaga kerahasiaan ident itas anak. Penegakan hukum ini mengutamakan prinsip keadilan restoratif, di mana penahanan hanya dijadikan upaya terakhir guna menghindarkan anak dar ipelabelan negatif yang dapat merusak masa depan mereka. Sementara itu, jalur nonpenal dilakukan melalui upaya preemt if dan prevent if, seperti penanaman nilaimoral melalui tokoh agama, penguatan komunikasi dalam keluarga sebagai sistemdeteksi dini, serta edukasi seksualitas sejak dini. Secara prevent if, dilakukan pulapemberantasan konten pornografi digital dan sosialisasi masif di lingkungan sekolah untuk membekali pelajar dengan pemahaman hukum dan literasi digitalyang sehat. Keseluruhan hasil penelit ian ini menegaskan bahwa perlindungan anakharus menjadi tanggung jawab kolektif antara pemerintah, aparat penegak hukum,lembaga pendidikan, dan keluarga. Penelit ian ini menyarankan perlunya revitalisasi peran keluarga dalam pengawasan aktivitas digital anak serta penguatan sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga pendidikan untuk melakukan sosialisasi hukum dan edukasi seksualitassecara masif. Selain itu, pemerintah diharapkan memperketat regulasi konten digital guna meminimalisir paparan pornografi pada anak. Kata Kunci :Kriminologi, Upaya Penanggulangan, Persetubuhan Anak Children's sexual intercourse with other minors is a serious moral offense that not only violates positive legal norms but also reflects the degradation of social control in modern society, influenced by technological dynamics. Children, as the nation's future generation, have the constitutional right to grow and develop in a safe environment free from violence. However, from a criminological perspective, limited physical, mental, and social maturity places children in a highly vulnerable position, both as victims and perpetrators of social deviance. This study aims to identify and analyze the root causes of child sexual intercourse from a criminological perspective and to identify remedial measures, both through penal and non-penal channels, to provide maximum protection for the younger generation. The research method used is a normative-empirical approach. Data collection methods used field research and library research, obtained through direct interviews with informants from the Bandar Lampung Police Criminal Investigation Unit, juvenile delinquent perpetrators in the Class II Child Protection Institution (LPKA), lecturers in the Criminal Law Department at the University of Lampung, and Criminology experts from the Faculty of Social and Political Sciences at the University of Lampung. Secondary data was collected through a literature review of laws and regulations related to child protection and the juvenile criminal justice system. The results of the study indicate that sexual intercourse involving children is caused by an interaction of internal and external factors. Internal factors include family dysfunction (broken homes), poor religious understanding, and weak self -control. The dominant external factors are peer pressure and the misuse of digital technology, which provides unfiltered access to pornographic content. Efforts to combat this crime in Bandar Lampung City are carried out through an integration of penal and non-penal channels. The penal pathway is implemented by the Women and Children Protection Unit of the Bandar Lampung Police Criminal Investigation Unit, prioritizing the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), which is rehabilitative and maintains the confidentiality of children's identities. This law enforcement prioritizes the principle of restorative justice, where detention is only a last resort to prevent children from negative labeling that could damage their future. Meanwhile, the non-penal pathway is implemented through preemptive and preventive efforts, such as instilling moral values through religious leaders, strengthening family communication as an early detection system, and early sexuality education. Preventive measures also include eradicating digital pornography and conducting extensive outreach in schools to equip students with a healthy understanding of the law and digital literacy. Overall, the findings of this study emphasize that child protection must be a collective responsibility between the government, law enforcement officials, educational institutions, and families. This study suggests the need to revitalize the role of families in monitoring children's digital activities and strengthen synergy between law enforcement officials and educational institutions to conduct extensive legal outreach and sexuality education. In addition, the government is expected to tighten digital content regulations to minimize children's exposure to pornography. Keywords: Criminology, Prevention Efforts, Child Sexual Intercourse

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2605296203 Digilib
Date Deposited:	26 Jun 2026 01:49
Terakhir diubah:	26 Jun 2026 01:49
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/101535

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir