ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKARA SENGKETA MEREK ‘HAKUBAKU’ (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024)

GABRIEL RADE JAGAD , HASUDUNGAN PASARIBU (2026) ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKARA SENGKETA MEREK ‘HAKUBAKU’ (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (160kB) | Preview
	Text SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
Preview	Text TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memiliki nilai komersial tinggi dan berfungsi sebagai identitas produk dalam kegiatan perdagangan. Dalam praktiknya, masih sering terjadi pelanggaran merek berupa pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain, sebagaimana yang terjadi dalam sengketa antara Hakubaku Co., Ltd. dengan PT Tona Morawa Prima. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam memutus persamaan merek pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan perbandingan pertimbangan hukum putusan tersebut dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.SusHKI/2023 yang memiliki substansi sengketa serupa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menerapkan pendekatan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen. Metode pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan, klasifikasi, dan penyusunan data. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024 menilai adanya persamaan pada pokoknya berdasarkan kesamaan unsur dominan merek yang dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat, serta mempertimbangkan adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran. Perbandingan dengan Putusan Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 menunjukkan konsistensi Mahkamah Agung dalam menerapkan prinsip persamaan pada pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kata Kunci: Sengketa Merek, Persamaan pada Pokoknya, Itikad Tidak Baik, Putusan Mahkamah Agung.

Item Type:	Other
Subjects:	?? 340 ??
Divisions:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User:	2605483647 Digilib
Date Deposited:	26 Jun 2026 01:52
Last Modified:	26 Jun 2026 01:52
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/101536

Actions (login required)

View Item