ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Putusan Nomor 270/Pid.B/2025/PN Tanjung Karang)

MUHAMMAD , RAFLI ALKINDI (2026) ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Putusan Nomor 270/Pid.B/2025/PN Tanjung Karang). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (18MB) | Preview
[img] Text
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (18MB) | Request a copy
[img]
Preview
Text
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (18MB) | Preview

Abstract

Tindak pidana pencurian barang di Indonesia kerap didorong oleh adanya penadah yang menampung hasil kejahatan, sehingga memudahkan pelaku memperoleh keuntungan. Fenomena ini tercermin dalam Putusan Nomor 270/Pid.B/2025/PN Tjk, di mana para terdakwa melakukan transaksi gadai terhadap mobil rental Toyota All New Rush tanpa dokumen kepemilikan sah seperti BPKB. Permasalahan penelitian ini meliputi bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penadahan mobil serta dasar pertimbangan hakim dalam menilai unsur tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan data primer berupa wawancara terhadap hakim, jaksa, serta dosen hukum pidana, ditambah data sekunder dari KUHP dan putusan pengadilan, yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasannya mengungkapkan bahwa: (1) Pertanggungjawaban pidana para terdakwa dalam Putusan Nomor 270/Pid.B/2025/PN Tjk telah terpenuhi melalui pemenuhan unsur objektif dan subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP, dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda. Secara objektif, para terdakwa terbukti melakukan perbuatan konkret untuk memperoleh keuntungan dari barang hasil kejahatan, seperti Terdakwa I yang menyediakan rekening pribadi untuk menampung hasil gadai mobil. Secara subjektif, unsur kesengajaan terbukti melalui indikator patut menduga, yang ditunjukkan oleh ketiadaan dokumen BPKB, harga gadai Rp27.000.000 yang jauh lebih rendah dari nilai pasar kendaraan tahun 2018, serta kelanjutan transaksi meskipun diketahui sebagai mobil rental. Para terdakwa juga dinyatakan cakap bertanggung jawab karena kondisi sehat jasmani dan rohani, tanpa alasan pemaaf atau pembenar. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara 2 tahun yang lebih berat dari tuntutan jaksa didasarkan pada tiga aspek utama, yakni yuridis, filosofis, dan sosiologis. Aspek yuridis menekankan penerapan Pasal 480 ayat (2) KUHP yang didukung kecukupan alat bukti. Aspek filosofis berfokus pada keadilan substantif melalui efek jera terhadap pengkhianatan kepercayaan dan penggunaan dana hasil kejahatan untuk hiburan. Aspek sosiologis memperhitungkan dampak perbuatan yang meresahkan pelaku usaha rental kendaraan, sehingga putusan berperan sebagai alat edukasi untuk menjaga ketertiban sosial. Saran dari penelitian ini mencakup: (1) Aparat penegak hukum sebaiknya meningkatkan ketelitian dalam menilai unsur patut menduga. (2) Hakim perlu secara konsisten mengintegrasikan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis secara proporsional agar putusan memberikan kepastian hukum, keadilan, serta manfaat bagi masyarakat. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penadahan, Pertimbangan Hakim. The crime of receiving stolen goods in Indonesia is often driven by the existence of fences who accommodate the proceeds of crime, thereby enabling offenders to gain profit more easily. This phenomenon is reflected in Decision Number 270/Pid.B/2025/PN Tjk, in which the defendants conducted a pawning transaction involving a rented Toyota All New Rush vehicle without lawful ownership documents such as the Vehicle Ownership Certificate (BPKB). The issues examined in this research include the form of criminal liability of the perpetrators of vehicle fencing and the legal considerations used by the judges in assessing the elements of the criminal offense. This study employs both normative juridical and empirical juridical approaches, with primary data obtained through interviews with judges, prosecutors, and criminal law lecturers, complemented by secondary data derived from the Indonesian Criminal Code and court decisions, all of which were analyzed qualitatively and descriptively. The results of the research and discussion reveal that: (1) The criminal liability of the defendants in Decision Number 270/Pid.B/2025/PN Tjk had been fulfilled through the satisfaction of both the objective and subjective elements as stipulated in Article 480 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code, carrying a maximum penalty of four years imprisonment or a fine. Objectively, the defendants were proven to have committed concrete acts aimed at obtaining profit from goods originating from a crime, such as Defendant I who provided a personal bank account to accommodate the proceeds of the vehicle pawn transaction. Subjectively, the element of intent was established through the indicator of “should have suspected,” as demonstrated by the absence of the BPKB, the pawn value of IDR 27,000,000 which was far below the market value of a 2018 vehicle, and the continuation of the transaction despite knowledge that the car was a rental vehicle. The defendants were also deemed legally capable of bearing criminal responsibility because they were physically and mentally healthy, with no grounds for justification or excuse. (2) The judges’ considerations in imposing a sentence of two years imprisonment, which was heavier than the prosecutor’s demand, were based on three principal aspects: juridical, philosophical, and sociological. The juridical aspect emphasized the application of Article 480 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code supported by sufficient evidence. The philosophical aspect focused on substantive justice through the deterrent effect against the betrayal of trust and the use of proceeds of crime for entertainment purposes. The sociological aspect took into account the impact of the offense in creating anxiety among vehicle rental business operators, thereby positioning the judgment as an educational instrument for maintaining social order. The recommendations of this research include: (1) Law enforcement officers should improve their thoroughness in assessing the element of “should have suspected.” (2) Judges should consistently integrate juridical, philosophical, and sociological aspects proportionally so that judicial decisions provide legal certainty, justice, and social benefit to the community. Keywords: Criminal Liability, Receiving Stolen Goods, Judicial Considerations.

Item Type: Other
Subjects: ?? 340 ??
Divisions: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: 2605550366 Digilib
Date Deposited: 29 Jun 2026 07:28
Last Modified: 29 Jun 2026 07:28
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/101645

Actions (login required)

View Item View Item