PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2022 PADA PT TIRTHA WANDHIRA UTAMA

PUTRI , MARSHELLA (2026) PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2022 PADA PT TIRTHA WANDHIRA UTAMA. [Composition]

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (163kB) | Preview
[img] Text
LAPORAN AKHIR FULL.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB) | Request a copy
[img]
Preview
Text
LAPORAN AKHIR TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi signifikan adalah Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final, termasuk atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Penerapan pajak ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 yang mengatur tarif dan ketentuan pengenaan pajak secara lebih jelas. Dalam praktiknya, penerapan PPh Pasal 4 ayat (2) terkadang masih menghadapi permasalahan, khususnya kesalahan dalam penentuan tarif pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada PT Tirtha Wandhira Utama, serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Tirtha Wandhira Utama pada umumnya telah menerapkan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat kendala pada tahap pemotongan oleh bendahara pemerintah selaku pihak pemotong, yaitu terjadinya kesalahan dalam penentuan tarif akibat ketidaktepatan dalam mengklasifikasikan kualifikasi usaha perusahaan. Perusahaan yang seharusnya dikenakan tarif 2,65% sebagai kualifikasi usaha besar, pada beberapa kondisi masih dipotong dengan tarif kualifikasi usaha kecil, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian jumlah pajak yang terutang. Sementara itu, prosedur penyetoran dan pelaporan secara keseluruhan telah dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2, Jasa Konstruksi, PP Nomor 9 Tahun 2022, PPh Final Tax is the primary source of state revenue and plays a crucial role in supporting national development. One type of tax that contributes significantly to state revenue is Article 4 Paragraph (2) Income Tax, which is imposed on a final basis, including income derived from construction service businesses. The implementation of this tax is regulated under Government Regulation Number 9 of 2022, which provides clearer provisions regarding tax rates and tax imposition procedures. In practice, however, the application of Article 4 Paragraph (2) Income Tax still encounters several challenges, particularly in determining the appropriate tax rate. This study aims to analyze the compliance of the calculation, withholding, payment, and reporting of Article 4 Paragraph (2) Income Tax on construction services at PT Tirtha Wandhira Utama and to identify problems arising in its implementation. The research employed a case study approach using both primary and secondary data obtained through observation, interviews, and documentation. The results indicate that PT Tirtha Wandhira Utama has generally implemented Article 4 Paragraph (2) Income Tax on construction services in accordance with the applicable regulations. Nevertheless, obstacles were identified in the withholding process conducted by the government treasurer as the withholding agent, particularly errors in determining the applicable tax rate due to the incorrect classification of the company’s business qualification. The company, which should have been subject to a tax rate of 2.65% as a large-scale business qualification, was in several cases subjected to the tax rate applicable to small-scale business qualifications, resulting in discrepancies in the amount of tax payable. Meanwhile, the payment and reporting procedures have generally been carried out in accordance with the deadlines and procedures stipulated in the prevailing tax regulations. Keywords: Income Tax, Article 4 Paragraph (2) Income Tax, Construction Services, Government Regulation Number 9 of 2022, Final Income Tax.

Item Type: Composition
Subjects: ?? 300 ??
?? 330 ??
Divisions: ?? d3_pajak ??
Depositing User: 2606788101 Digilib
Date Deposited: 02 Jul 2026 04:21
Last Modified: 02 Jul 2026 04:21
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/101876

Actions (login required)

View Item View Item