Muhammad , Fahmi Fadlilah (2026) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS PENJUALAN KORBAN MELALUI MEDIA ONLINE DAN OFFLINE (Studi pada Polresta Bandar Lampung). HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (23kB) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
|
|
Text
SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Penegakan hukum pidana sejatinya melampaui proses pembentukan regulasi, dengan menitikberatkan pada tindakan konkret aparat dalam merespons dinamika masyarakat guna mewujudkan hukum sebagai instrumen rekayasa sosial (law as a tool of social engineering). Efektivitas fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial tersebut kini diuji secara nyata dalam menghadapi kejahatan kemanusiaan yang kompleks, salah satunya adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kejahatan ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang mencederai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, dengan mengeksploitasi kelompok rentan melalui transformasi modus operandi dari konvensional hingga modern. Mengingat dampak destruktifnya terhadap fisik dan mental korban serta masifnya jaringan kejahatan terorganisir ini, pencegahan dan penanganan TPPO menuntut sinergi yang komprehensif antara pemerintah, organisasi nonpemerintah, dan elemen masyarakat.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap perdagangan manusia (Human Trafficking) yang terjadi di kepolisian Resor Kota Bandar Lampung.untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang. Metode yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif dan empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari anggota Satreskrim pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dan Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan (1) penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polresta bandar Lampung dilaksanakan secara formil berdasarkan Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, temuan di lapangan mengungkap modus operandi yang hibrida. Di mana pelaku memanfaatkan media daring online seperti aplikasi michat, serta pertemuan langsung untuk menejerat korban. Temuan krusial menunjukan modus yang bukan hanya dijanjikan pekerjaan, melainkan terjebak jeratan utang atau keinginan gaya hidup instan, yang memicu praktik manipulasi identitas dan penipuan yang menyasar kelompok rentan untuk dieksploitasi dalam praktik prostitusi. (2) dalam implementasinya, penyidik Unit PPA Satreskirm Polresta Bandar Lampung mendapatkan beberapa hambatan signifikan yang meliputi aspek teknis dan sosiologis. Hambatan tersebut mencakup, komplektisitas pembuktian pada transaksi digital yang bersifat anonim serta jangkauan operasional pelaku yang sering berpindah antar provinsi. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan adanya stigma negatif bagi korban menciptakan fenomena dark number of cases, sehingga diperlukan penguatan literasi digital dan kolaborasi lintas sektoral untuk memastikan penegakan hukum yang lebih efektif dan progresif. Saran Polresta Bandar Lampung perlu lebih mengoptimalkan penguatan literasi digital dan pengawasan terhadap platfrom digital serta aplikasi seperti michat yang sering disalahgunakan sebagai sarana rekrutmen TPPO. selain itu diperlukannya kolaborasi dengan dinas terkait untuk mengedukasi masyarakat mengenai eksploitasi seksual berkedok gaya hidup yang instan, guna memitigasi praktik manipulasi dan jerat tipu daya di dunia maya maupun secara offline. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Modus Operandi Hibrida Criminal law enforcement fundamentally transcends the mere formulation of regulations, emphasizing the concrete actions of law enforcement agencies in responding to societal dynamics to actualize the law as a tool of social engineering. The effectiveness of the law as an instrument of social control is currently being profoundly tested in confronting complex crimes against humanity, notably the Crime of Trafficking in Persons (TPPO). This crime constitutes a severe violation of human rights that undermines the values of Pancasila and the 1945 Constitution, exploiting vulnerable groups through the transformation of its modus operandi from conventional to modern methods. Given its destructive impact on the physical and psychological well-being of the victims, alongside the massive scale of this organized crime network, the prevention and mitigation of human trafficking demand comprehensive synergy among the government, non-governmental organizations, and the broader society.The purpose of this research is to identify and analyze the law enforcement against human trafficking (TPPO) occurring at the Bandar Lampung City Resor Police (Polresta Bandar Lampung) and to determine the obstacles faced by the Polresta Bandar Lampung in enforcing the law against the Crime of Human Trafficking. The method used by the researcher is normative and empirical juridical, utilizing both secondary and primary data. The study was conducted through literature research and field studies, with informants consisting of members of the Satreskrim (Criminal Investigation Unit) of Polresta Bandar Lampung and Criminal Law lecturers from the Faculty of Law, University of Lampung. Data analysis was conducted qualitativelyCriminal law enforcement fundamentally transcends the mere formulation of regulations, emphasizing the concrete actions of law enforcement agencies in responding to societal dynamics to actualize the law as a tool of social engineering. The effectiveness of the law as an instrument of social control is currently being profoundly tested in confronting complex crimes against humanity, notably the Crime of Trafficking in Persons (TPPO). This crime constitutes a severe violation of human rights that undermines the values of Pancasila and the 1945 Constitution, exploiting vulnerable groups through the transformation of its modus operandi from conventional to modern methods. Given its destructive impact on the physical and psychological well-being of the victims, alongside the massive scale of this organized crime network, the prevention and mitigation of human trafficking demand comprehensive synergy among the government, non-governmental organizations, and the broader society.The purpose of this research is to identify and analyze the law enforcement against human trafficking (TPPO) occurring at the Bandar Lampung City Resor Police (Polresta Bandar Lampung) and to determine the obstacles faced by the Polresta Bandar Lampung in enforcing the law against the Crime of Human Trafficking. The method used by the researcher is normative and empirical juridical, utilizing both secondary and primary data. The study was conducted through literature research and field studies, with informants consisting of members of the Satreskrim (Criminal Investigation Unit) of Polresta Bandar Lampung and Criminal Law lecturers from the Faculty of Law, University of Lampung. Data analysis was conducted qualitatively
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | ?? 345 ?? |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Depositing User: | 2606985807 Digilib |
| Date Deposited: | 09 Jul 2026 03:11 |
| Last Modified: | 09 Jul 2026 03:11 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/102290 |
Actions (login required)
 |
View Item |