PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUAT SENJATA API ILEGAL

Johan Azis, 1012011204 (2015) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUAT SENJATA API ILEGAL. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (25kB) | Preview
Preview	Text COVER DALAM.pdf Download (57kB) | Preview
Preview	Text PERSETUJUAN.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text PENGESAHAN.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text PERNYATAAN.pdf Download (474kB) | Preview
Preview	Text RIWAYAT HIDUP.pdf Download (166kB) | Preview
Preview	Text PERSEMBAHAN.pdf Download (20kB) | Preview
Preview	Text MOTO.pdf Download (46kB) | Preview
Preview	Text SANWACANA.pdf Download (99kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (10kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (279kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (190kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (98kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (312kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (96kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (93kB) | Preview

Abstract

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembuat senjata api ilegal dilaksanakan untuk menjamin bahwa hukum dapat dilaksanakan secara benar, adil, tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan didalam pelaksanaannya. Demikian pula halnya dengan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembuat senjata api ilegal. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah penegakkan hukum pidana terhadap tindak pidana pembuat senjata api illegal ? (2) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembuat senjata api ilegal ? Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber penelitian terdiri dari Kasat Reskrim pada Polresta Bandar Lampung dan Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan : (1) Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuat senjata api ilegal meliputi: a) Formulasi meliputi badan pembuat undang-undang membuat dan merumuskan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pembuat senjata api ilegal, yaitu Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951tentang senjata api. b) Aplikasi meliputi penyidikan tindak pidana pembuat senjata api ilegal, dakwaan terhadap tindak pidana pembuat senjata api ilegal dituangkan dalam surat dakwaan dengan tuntutan hukum sesuai dengan peraturan yang ada. c) Eksekusi meliputi pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dilakukan oleh Kejaksaan Negeri untuk melaksanakan pemidanaan sesuai dengan vonis Hakim. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuat senjata api ilegal adalah : a) Faktor perundang-undangan yaitu keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. b) Faktor penegak hukum, yaitu adanya profesionalisme aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku pembuat senjata api ilegal. c) Faktor sarana dan fasilitas, yaitu adanya dukungan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dalam penyidikan sampai dengan putusan pengadilan, seperti peralatan komunikasi, transportasi dan teknologi informasi. d) Faktor masyarakat, yaitu adanya kesadaran masyarakat untuk memberi tahu kepada pihak yang berwenang bila ada tindak pidana dan kesediaan masyarakat menjadi saksi dalam pengadilan. e) Faktor kebudayaan, yaitu adanya nilai dan norma bahwa pembuatan senjata api ilegal merupakan pelanggaran yang harus diberi hukuman setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku. Johan Azis Saran dalam penelitian ini adalah : (1) Aparat penegak hukum (Kepolisian, Jaksa dan Hakim) hendaknya meningkatkan kinerja dalam menangani dan menyelesaikan tindak pidana pembuat senjata api ilegal secara cepat, akuntabel dan benar. (2) Kesadaran peran aktif masyarakat harus ditingkatkan dalam membantu kinerja aparat penegak hukum dalam penegakan hukum tindak pidana pembuat senjata api ilegal, karena tindak pidana pembuat senjata api ilegal ini relatif sulit dan sering lolos dari pengawasan, oleh karena itu diperlukan laporan dari masyarakat. Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Pembuat, Senjata Api Ilegal

Item Type:	Other
Subjects:	Hukum Pidana > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User:	8833404 . Digilib
Date Deposited:	01 Jul 2015 02:54
Last Modified:	01 Jul 2015 02:54
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/10614

Actions (login required)

View Item