0346021009, A S R A N (2012) PELAKSANAAN PENGAWASAN DPRD PROVINSI LAMPUNG TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2010. Other thesis, Universitas Lampung.
|
Text
BAB I.pdf Download (96kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (17kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (186kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (82kB) | Preview |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (57kB) |
||
|
Text
BAB V.pdf Download (93kB) | Preview |
|
|
Text
BAB VI.pdf Download (90kB) | Preview |
|
|
Text
COVER.pdf Download (25kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (14kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (8kB) | Preview |
|
|
Text
HALAMAN DEPAN.pdf Download (103kB) | Preview |
|
|
Text
LAMPIRAN LAPORAN APBD.pdf Download (90kB) | Preview |
|
|
Text
SURAT PERNYATAAN.pdf Download (6kB) | Preview |
Abstract
Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Anggaran DPRD Provinsi Lampung merupakan perwujudan dari mekanisme demokrasi anggaran, yang bertujuan agar anggaran rakyat dapat digunakan sesuai dengan alokasinya Pemerintahan daerah diharapkan dapat melakukan optimalisasi belanja yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan DPRD Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010?” Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan DPRD Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010. Penelitian ini menggunakan tipe kualitatif. Informan penelitian terdiri dari lima orang Ketua Komisi DPRD Provinsi Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif, dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 meliputi: (1) Pengawasan DPRD melalui rapat kerja komisi dengan pemerintah, dilaksanakan oleh Komisi-Komisi DPRD dengan cara menyelenggarakan rapat kerja dengan pemerintah, khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membahas perencanaan penggunaan APBD agar sesuai dengan peruntukannya. (2) Pengawasan DPRD melalui kegiatan kunjungan kerja, dilaksanakan oleh DPRD dengan cara peninjauan langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik yang dibiayai oleh APBD untuk memastikan bahwa anggaran yang digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. (3) Pengawasan DPRD melalui pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan APBD, dilaksanakan dengan cara menerima, menampung dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat terkait dengan adanya dugaan penyalahgunaan APBD serta melakukan tindak lanjut atas laporan tersebut. (4) Pengawasan DPRD melalui penilaian terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, dilaksanakan DPRD dengan cara menilai dan mengevaluasi laporan Kepala Daerah terkait dengan penggunaan APBD serta menentukan sikap untuk menerima atau menolak laporan tersebut secara objektif sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | A General Works = Karya Karya Umum |
| Divisions: | Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Pemerintahan |
| Depositing User: | . . Yulianti |
| Date Deposited: | 06 Jul 2015 08:31 |
| Last Modified: | 06 Jul 2015 08:31 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/10875 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
