Nurul Fatmita Putri, 1016041067 (2015) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA METRO DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) BERBASIS PEDAGANG, KETERTIBAN DAN KEINDAHAN. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (7Kb) | Preview |
|
|
File PDF
ABSTRACT.pdf Download (13Kb) | Preview |
|
|
File PDF
MENYETUJUI.pdf Download (134Kb) | Preview |
|
|
File PDF
MENGESAHKAN.pdf Download (100Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR ISI.pdf Download (88Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SURAT PERNYATAAN.pdf Download (151Kb) | Preview |
|
|
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (21Kb) | Preview |
|
|
File PDF
PERSEMBAHAAN.pdf Download (28Kb) | Preview |
|
|
File PDF
MOTO.pdf Download (4Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SANWACANA.pdf Download (35Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR TABEL.pdf Download (12Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR GAMBAR.pdf Download (13Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB I.pdf Download (25Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB II.pdf Download (85Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB III.pdf Download (36Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB IV.pdf Download (92Kb) | Preview |
|
File PDF
BAB V.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (419Kb) |
||
|
File PDF
BAB VI.pdf Download (90Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (10Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
ABSTRAK Pemerintah Kota Metro dalam menetapkan kebijakan tentang penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) bertujuan pada terciptanya Kota Metro yang bersih, tertib dan indah serta tetap memberdayakan pedagang kaki lima yang ada. Kebijakan penataan ruang yang diterapkan oleh pemerintah Kota Metro ditujukan untuk pemeliharaan dan penataan lokasi ruang yang lebih tertib dan teratur tanpa mengabaikan keberadaan pedagang kaki lima yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Metro dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) berbasis pedagang, ketertiban dan keindahan, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan penataan PKL sangat berkaitan erat dengan rencana penciptaan tata ruang kota yang bersih, tertib, amam, dan nyaman. Sehingga dalam perumusannya nanti diperlukan suatu alternatif kebijakan yang sadar akan lingkungan. Pemerintah Kota Metro selama ini sudah melakukan upaya-upaya yang cukup berarti dalam upaya penataan PKL di Kawasan Taman Kota Metro dan untuk mengatasi dan mengantisipasi dampak yang ditimbulkan. Implementasi kebijakan pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 16 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan Kota Metro sudah berjalan namun belum efektif, seperti masih adanya penolakan yang terjadi saat pelaksanaan penataan PKL berlangsung seharusnya bisa diatasi bila pemerintah Kota Metro cukup tanggap terhadap berbagai tuntutan dari para PKL. Pemerintah juga seharusnya bisa mengubah sikap menentang dari para PKL yang merasa dirugikan oleh kebijakan penataan PKL, menjadi sikap menerima agar dapat memungkinkan diperolehnya suatu dukungan dan umpan balik selama pelaksanaan penataaan dilangsungkan. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penataan Pedagang Kaki Lima ABSTRACT Metro City government in establishing policies regarding the arrangement of street vendors (PKL) is aimed at the creation of Metro City is clean, orderly and beautiful as well as continue to empower the existing vendors. Spatial planning policies implemented by the government of Metro City is intended for maintenance and arrangement of space location more orderly and without ignoring the existence of vendors who aim to improve their family economy. This study aims to determine how the government policy in the structuring of Metro City street vendors (PKL) based trader, order and beauty, then this research method descriptive study using a qualitative approach. The results showed that the policy arrangement of street vendors are intimately associated with the creation of spatial plan of the city is clean, orderly, amam, and comfortable. So in the later formulation needed an alternative policy of environmental conscious. Metro City government so far has been making efforts are significant in the effort to organize street vendors in Metro City Park area and to address and anticipate the impact. Implementation of management policies street vendors (PKL) Regional Regulation No. 5 of 2010 on the Amendment Metro Regional Regulation No. 16 of 2002 on Public Order, Health and Beauty City Metro is already running but has not been effective, as there is still denial that occurred during the implementation of PKL arrangement should take place can be overcome if the government of Metro City is quite responsive to the demands of the street vendors. The government also should be able to change the attitude of dissent from the street vendors who feel harmed by the policy arrangement of street vendors, into acceptance in order to allow obtaining a support and feedback during implementation penataaan held. Keywords : Policy Implementation, Reforming Street Vendors
Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
---|---|
Subyek: | > JC Political theory |
Program Studi: | Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Administrasi Negara |
Pengguna Deposit: | 3965093 . Digilib |
Date Deposited: | 10 Jul 2015 03:08 |
Terakhir diubah: | 10 Jul 2015 03:08 |
URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/11078 |
Actions (login required)
Lihat Karya Akhir |