PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DI KOTA BANDARLAMPUNG

0512011158, Jihad Eko Hutomo (2010) PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DI KOTA BANDARLAMPUNG. UNSPECIFIED.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (86Kb) | Preview
Preview	File PDF BAB I.pdf Download (118Kb) | Preview
Preview	File PDF BAB II.pdf Download (118Kb) | Preview
Preview	File PDF BAB III.pdf Download (77Kb) | Preview
	File PDF BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (148Kb)
Preview	File PDF BAB V.pdf Download (3811b) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Abstrak PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DI KOTA BANDARLAMPUNG OLEH: JIHAD EKO HUTOMO Keberadaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tidak lain merupakan respons positif terhadap keberadaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 dan UndangUndang No. 6 Tahun 1968. Dengan demikian hampir 40 tahun Indonesia baru mempunyai Undang-Undang Penanaman Modal yang mencakup penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Regulasi penanaman modal untuk memperoleh penguasaan tanah harus dijadikan dasar pemahaman para birokrat agar dalam pelaksanaan pengajuan permohonan perolehan hak atas tanah benar-benar dapat dijalankan dengan baik, sehingga ide dasar pemberian intensif tidak menjadi sia-sia. Hal ini tergantung bagaimana pelayanan Kantor Pertanahan harus menjadi prima, masyarakat mendapat layanan yang adil dan transparan, termasuk transparan terhadap masalah besarnya pemasukan ke kas negara sehingga terwujud good cooporate goverment. Pemberian hak atas tanah dalam hal ini hak guna bangunan menjadi hal yang penting karena pada dasarnya ini merupakan dasar penguasaan hak atas tanah tersebut. Beberapa peraturan yang mengatur hal tersebut antara lain Undangundang Nomor 25 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Hal tersebut menurut penulis menarik untuk di lakukan penelitian dalam hal ini pelaksanaan pemberian Hak Guna Bangunan dalam rangka penanaman modal apakah sesuai dengan Peraturan Mentri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Perolehan Hak Atas Tanah. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan pemberian Hak Guna Bangunan dalam rangka penanaman modal di Kota Bandarlampung dan Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian Hak Guna Bangunan dalam rangka penanaman modal di Kota Bandarlampung. Ruang Lingkup penelitian ini untuk melihat faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian Hak Guna Bangunan dalam rangka penanaman modal di Kota Bandarlampung,Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian kaidah hukum Peraturan Perundang-undangan dan bagaimana implementasi kaidah hukum tersebut di lapangan. 3 Hasil Penelitian menunjukkan, Pelaksanaan pemberian hak atas tanah dalam rangka penanaman modal di kota Bandarlampung dalam hal ini pemberian hak guna bangunan pada PT.Andatu Lestari Plywood sudah mengacu pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Perolehan Hak Atas Tanah,Hal ini di dasarkan pada syarat,biaya dan waktu yang di butuhkan dalam menyelesaikan permohonan hak atas tanah tersebut,maka dapat di kemukakan beberapa saran sebagai berikut Agar pelayanan pemberian hak atas tanah dalam hal ini pemberian Hak Guna Bangunan dalam rangka penanaman modal khususnya di Kota Bandarlampung perlu di tingkatkan lagi dalam pemberian informasi oleh instansi yang terkait guna mempermudah para calon investor untuk menanamkan modalnya serta Dilakukanya pelatihan yang komperehensif bagi pegawai Badan Pertanahan Nasional dalam menjalankan tugasnya

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	IC-STAR . 2015
Date Deposited:	24 Jul 2015 02:05
Terakhir diubah:	09 Sep 2015 08:39
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/11124

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir