PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA BANDAR LAMPUNG

0742011117, DUCHAN WELAS TETUKA (2012) PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA BANDAR LAMPUNG. UNSPECIFIED.

Preview	File PDF JADI caver dalam.pdf Download (71Kb) | Preview
Preview	File PDF JADI halaman pengesahan.pdf Download (8Kb) | Preview
Preview	File PDF jadi RIWAYAT HIDUP.pdf Download (13Kb) | Preview
Preview	File PDF MOTTO.pdf Download (34Kb) | Preview
Preview	File PDF PERSEMBAHAN.pdf Download (31Kb) | Preview
Preview	File PDF SANWACANA.pdf Download (14Kb) | Preview
Preview	File PDF ABSTRACT.pdf Download (10Kb) | Preview
Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (10Kb) | Preview
Preview	File PDF BAB I.pdf Download (103Kb) | Preview
Preview	File PDF BAB II.pdf Download (138Kb) | Preview
Preview	File PDF BAB III.pdf Download (82Kb) | Preview
	File PDF BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (172Kb)
Preview	File PDF BAB V.pdf Download (74Kb) | Preview
Preview	File PDF DAFTAR ISI.pdf Download (21Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Abstrak Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa keanekaragaman pemeluk agama yang ada di Indonesia diberi kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Namun demikian kebebasan tersebut harus dilakukan dengan tidak mengganggu dan merugikan umat beragama lain, karena terganggunya hubungan antar pemeluk berbagai agama akan membawa akibat yang dapat menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah, faktor pendukung dan pengahambat Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative empiris dengan prosedur pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yakni dengan menguraikan data hasil penelitian secara rinsci dalam kalimat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian penulis di kota Bandar lampung maka dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Bandar lampung adalah dengan memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan kerukunan keagamaan, dan membangun organisasi keagamaan yang mengurus konflik antar umat beragama yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama, serta melakukan sosialisasi terhadap Peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat. Salah satu faktor penghambat bagi pemerintah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di kota Bandar Lampung adalah kurangnya pengetahuan masyarakat kota Bandar Lampung tentang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 khususnya Bab II Pasal 2 yang berbunyi : Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, Pemerintah Daerah dan Pemerintah. Berkenaan dengan hasil penelitian, maka disarankan kepada pihak yang terkait agar lebih untuk mensosialisasikan Peraturan Bersama Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 dan peraturan perundangan yang berlaku dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan sehingga tercipta suatu kehidupan masyarakat yang harmonis Abstract Section 29 sentence ( 2) UUD 1945 expressing that state guarantee the independence of every resident to embracing its religion each and to practice worship according to that belief and religion. The statement meaningful that variety of religion follower of exist in Indonesia is given free rein to to execute the religion teaching as according to its confidence each. But that way the freedom must be done with [do] not bother and harm the people believe in other;dissimilar, because annoying of relation usher the follower of various religion will bring the effect of which can be groggy of association and union nation. This research aim to to know the Local Government role. supplementary factor and resistor factor of Local Government in conservancy of people reconciliation believe in Port of Bandar lampung town. This research use the empirical approach normative with procedure of data collecting in the form of study of biography and field study. Analyse the data conducted descriptively qualitative. namely by elaborating data [of] result of research in detail in sentence of pursuant to going into effect. Pursuant to result of writer research in Bandar lampung town [is] inferential hence that governmental role in conservancy of people reconciliation believe in [in] Port float [is] with activity facility [of] which deal with religious reconciliation and develop;build the religious organization managing conflict usher the people believe in that is Forum Kerukunan Umat Beragama, and also conduct the socialization to Regulation with minister of domestic minister and religion number 9 and number 8 year 2006 about guidance of execution of duty of regional leader or proxy of regional leader in conservancy of people reconciliation believe in, enableness of forum of people reconciliation believe in, and founding of observance house. One of resistor factor or government in conservancy of people reconciliation believe in Bandar Lampung town is lack of knowledge of urban community of Bandar Lampung town about Regulation With Minister of Religious affairs and Ministry of Home Affairs Number 9 and Number 8 year 2006 specially Chapter II Section 2 sounding : Conservancy of people Reconciliation believe in to become responsibility with people believe in the, Local Government and Governmental. With reference to research result is hence suggested to related party so that is more to socialize Regulation With Minister of Religious affairs And Ministry of Home Affairs Number 9 and Number 8 year 2006 and invitation regulation going into effect by doing counseling so that created by an harmonious society life.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	IC-STAR . 2015
Date Deposited:	06 Aug 2015 03:28
Terakhir diubah:	26 Oct 2015 07:02
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/11448

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir