0742011121, Edwin Novrito (2012) PEMBERIAN IZIN INDUSTRI OLEH PEMERINTAH DAERAH UNTUK MELAKUKAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG. UNSPECIFIED.
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (8kB) | Preview |
|
|
Text
COVER DALAM.pdf Download (15kB) | Preview |
|
|
Text
COVER.pdf Download (15kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI SKRIPSI.pdf Download (11kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (10kB) | Preview |
|
|
Text
I.pdf Download (43kB) | Preview |
|
|
Text
II.pdf Download (78kB) | Preview |
|
|
Text
III.pdf Download (21kB) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
IV.pdf Restricted to Registered users only Download (73kB) |
|
|
Text
MOTTO.pdf Download (7kB) | Preview |
|
|
Text
PENGESAHAN.pdf Download (7kB) | Preview |
|
|
Text
PERSEMBAHAN.pdf Download (6kB) | Preview |
|
|
Text
PERSETUJUAN.pdf Download (7kB) | Preview |
|
|
Text
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (15kB) | Preview |
|
|
Text
SANWACANA.pdf Download (13kB) | Preview |
|
|
Text
V.pdf Download (12kB) | Preview |
Abstract
Abstrak Pengelolaan lingkungan hidup merupakan hak atau peran yang meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan baik dengan cara mengajukan keberatan maupun dengan pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijakan lingkungan hidup. Pemberian izin industri saat ini masih belum berorientasi pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga kebijakan daerah yang telah ada belum memberikan perlindungan terhadap lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemberian izin industri oleh pemerintah daerah kota Bandar Lampung dalam melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup melalui izin industri. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan pemberian izin industri oleh pemerintah daerah kota Bandar Lampung dalam melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup melalui izin industri yang diberikan dilakukan dengan mewajibkan perusahaan untuk memiliki dokumen UKL/UPL tersendiri berdasarkan pada regulasi pemerintah terkait yaitu dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang AMDAL dan Lingkungan. Dalam kaitannya dengan kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, di bidang industri maka kewajiban itu dimasukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh izin usaha industri. Dengan demikian maka setiap industri yang beroperasi akan terkena kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pemberian izin industri oleh Pemerintah Daerah dijadikan sarana pengendalian dampak lingkungan hidup dilakukan karena salah satu upaya untuk mencegah timbulnya dampak negatif yang berupa pencemaran lingkungan hidup adalah dimasukkannya kewajiban pengusaha untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pemberian izin usaha industri.
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | A General Works = Karya Karya Umum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Depositing User: | IC-STAR . 2015 |
| Date Deposited: | 06 Aug 2015 03:29 |
| Last Modified: | 26 Oct 2015 07:02 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/11450 |
Actions (login required)
 |
View Item |