ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL OLEH KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (Studi Putusan Nomor : 12/Pid.TPK/2014/PN.TK)

M YAYANG SATRIA, 11120112255 (2015) ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL OLEH KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (Studi Putusan Nomor : 12/Pid.TPK/2014/PN.TK). Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (8kB) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER DALAM.pdf

Download (18kB) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER LUAR.pdf

Download (21kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (7kB) | Preview
[img]
Preview
Text
LEMBAR PENGESAHAN.pdf

Download (316kB) | Preview
[img]
Preview
Text
LEMBAR PERSETUJUAN.pdf

Download (358kB) | Preview
[img]
Preview
Text
MOTO.pdf

Download (11kB) | Preview
[img]
Preview
Text
PERSEMBAHAN.pdf

Download (33kB) | Preview
[img]
Preview
Text
RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (16kB) | Preview
[img]
Preview
Text
SANWACANA.pdf

Download (21kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (60kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (40kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (17kB) | Preview
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (85kB)
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (17kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (8kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK INDONESIA Korupsi adalah perbuatan yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan suatu keuangan negara, pada saat ini banyak dilakukan oleh hampir seluruh elemen penyelenggara Negara, baik kalangan pejabat-pejabat pemerintah ataupun rakyat biasa. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus korupsi Penyaluran Dana Bantuan Sosial yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Korupsi Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Lampung Tengah serta Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Korupsi Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Lampung Tengah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif pendekatan dengan cara studi kepustakaan yaitu kaidah-kaidah atau norma-norma aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan pendekatan yuridis empiris yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan permasalahan dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap kasus tindak pidana korupsi penyaluran dana bantuan sosial yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap Terdakwa Herman Hazboellah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu adanya unsur sifat melawan hukum dan adanya kesalahan dari M Yayang Satria pelaku dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, selain itu juga tidak adanya alasan pemaaf sebagai bukti pembenar. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tersebut yang pertama adalah faktor hukum, kedua, kerugian negara yang diakibatkan oleh Terdakwa, ketiga, Terdakwa merupakan residivis atau pengulanggan tindak pidana, keempat, merusak citra pegawai negeri sipil, dan mempertimbangkan sejauh mana Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Saran bahwa aparat pengak hukum harus berani menuntut para terdakwa korupsi dengan hukuman yang maksimal sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku serta orang-orang yang akan melakukan korupsi, pemerintah harus lebih jeli dan cermat dalam mengalikasikan dana bantuan sosial kepada para penerima dana bantuan sosial, dengan cara malakukan pengawasan atau monitoring setiap bantuan yang dikucurkan. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Tindak Pidana, Korupsi, Dana Bantuan Sosial

Item Type: Other
Subjects: A General Works = Karya Karya Umum
A General Works = Karya Karya Umum > Karya Karya Umum = 000
Hukum Pidana > KZ Law of Nations
Divisions: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: 7905193 . Digilib
Date Deposited: 21 Aug 2015 03:42
Last Modified: 21 Aug 2015 03:42
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/11981

Actions (login required)

View Item View Item