., FIO ALEX ZULKARNAIN (2013) PENGETATAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung). Masters thesis, Universitas Lampung.
|
Text
COVER DALAM.pdf - Published Version Download (90kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.pdf - Published Version Download (168kB) | Preview |
|
|
Text
HALAMAN PERSETUJUAN.pdf - Published Version Download (371kB) | Preview |
|
|
Text
HALAMAN PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (370kB) | Preview |
|
|
Text
LEMBAR PERNYATAAN.pdf - Published Version Download (272kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (166kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf - Published Version Download (436kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf - Published Version Download (540kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf - Published Version Download (292kB) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB IV .pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (761kB) |
|
|
Text
BAB V .pdf - Published Version Download (407kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (167kB) | Preview |
Abstract
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 Narapidana berhak mendapatkan remisi setelah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku,dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, dinyatakan Remisi merupakan salah satu tujuan sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan pengetatan remisi terhadap narapidana korupsi dan apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder, data primer dan analisis Kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Remisi yang merupakan hak narapidana, keberadaannya tidak lepas dengan Sistem Pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan pembinaan terhadap narapidana, maka remisi merupakan suatu rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksaksanaan Hak Warga Binaan, dengan persyaratan membayar denda dan uang pengganti serta membuat pernyataan bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar kasus korupsi. Sedangkan faktor – faktor penghambatnya adalah faktor hukum/peraturannya, Petugas, sarana dan prasarananya. Diiharapkan pengetatan remisi ini dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dengan demikian, setidaknya aturan baru mengenai tidak diberikannya remisi bagi koruptor sudah dapat diterapkan . Percepatan penerapan itu, merupakan hal yang harus benar-benar dipertimbangkan karena telah banyak menuai protes masyarakat. Kata Kunci : Pengetatan, Remisi, Narapidana Korupsi
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Hukum Pidana > KZ Law of Nations |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Magister Hukum S2 |
| Depositing User: | A.Md Cahya Anima Putra . |
| Date Deposited: | 03 Mar 2014 07:43 |
| Last Modified: | 03 Mar 2014 07:43 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/1265 |
Actions (login required)
 |
View Item |