Suprayetno, 0812011290 (2015) PERANAN DEWAN KEAMANAN PBB MENURUT PIAGAM PBB DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK DI SUDAN SELATAN. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (85Kb) | Preview |
|
|
File PDF
ABSTRACT.pdf Download (84Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER DALAM.pdf Download (269Kb) | Preview |
|
|
File PDF
PERSETUJUAN.pdf Download (246Kb) | Preview |
|
|
File PDF
PENGESAHAN.pdf Download (249Kb) | Preview |
|
|
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (89Kb) | Preview |
|
|
File PDF
PERSEMBAHAN.pdf Download (20Kb) | Preview |
|
|
File PDF
MOTO.pdf Download (14Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR ISI.pdf Download (12Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB I.pdf Download (238Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB II.pdf Download (378Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB III.pdf Download (95Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB IV.pdf Download (252Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB V.pdf Download (84Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (155Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Abstrak Pada Tanggal 9 Juli 2011 Sudan Selatan menjadi negara baru di dunia. Kelahiran Republik Sudan Selatan adalah puncak dari proses perdamaian enam tahun yang dimulai dengan penandatanganan Perjanjian PerdamaianKomprehensif (CPA) pada tanggal 9 Januari 2005 antara Pemerintah Sudan dan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM), yang berakhir lebih dari 20 tahun perang. Setelah puluhan tahun perang saudara brutal yang menewaskan dua setengah juta orang mati, bagian selatan hancur dan jauh tertinggal dari Sudan. Kemerdekaan pada tahun 2011 merupakan awal negara termuda di dunia muncul di tengah tantangan yang besar. Memisahkan diri dari Sudan menandai tonggak utama dan kesempatan baru untuk Sudan Selatan. Tapi korupsi negara besar, ketidakstabilan politik dalam partai yang berkuasa, Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM), dan ketegangan terus-menerus terjadi dengan Sudan atas pembagian pendapatan minyak yang tersisa, sehingga Sudan Selatan sangat rentan terhadap konflik baru.Konflik baru muncul ketika Presiden Sudan Selatan memecat Wakil Presidennya Machar dan membubarkan kabinet pemerintahan. Pada tanggal 15 Desember 2013 ketegangan antara faksi-faksi yang setia kepada Presiden Salva Kiir, kelompok etnis Dinka, dan mereka yang selaras dengan mantan Wakil Presiden itu, Riek Machar, kelompok etnis theNuer, meledak menjadi pertempuran di jalan-jalan ibu kota Juba. Sudan Selatan kembali berperang dan kembali masyarakat dilanda ketakutan sehingga terpisah dan meninggalkan ribuan orang mati yang tak terhitung jumlahnya. Hingga September 2014, 1,8 juta orang masih terlalu takut untuk kembali ke rumah mereka. Bahkan melalui misi kemanusiaan PBB telah memberikan bantuan kepada lebih dari 3,1 juta orang di Sudan Selatan. Mereka memperkirakan bahwa setidaknya 2,2 juta orang masih menghadapi kesulitan baik tingkat krisis atau darurat kerawanan pangan. Oleh karena itu Dewan Keamanan PBB bertindak atas Bab VII Piagam PBB memutuskan untuk ikut campur tangan dalam menyelesaikan perdamaian dan menjaga keamanan yang terjadi di Sudan Selatan dengan membentuk UNMISS pada tanggal 8 Juli 2011. Penelitian ini membahas permasalahan tentang bagaimana peran Dewan Keamanan PBB di Sudan Selatan berdasarkan Piagam PBB dalam menjaga dan memelihara perdamaian dan keamanan di Sudan Selatan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang bersumber pada sumber-sumber hukum internasional dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan literatur-literatur, artikel-artikel dan bahan bacaan lainnya baik itu berasal dari buku, jurnal maupun internet yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DK PBB dalam menjalankan perannya di Sudan Selatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 Piagam PBB yang memiliki dua tugas pokok, telah menjalankan fungsi dan perannya. Kata kunci : Peran, Dewan Keamanan PBB, Konflik internal, Sudan Selatan Abstract On July 9, 2011 South Sudan became a new country in the world.The birth of the Republic of South Sudan is the culmination of a six-year peace process that began with the signing of Comprehensif Peace Agreement (CPA) on January 9, 2005 between the Government of Sudan and the Sudan People's Liberation Movement (SPLM), which ended more than 20 years of war. After decades of brutal civil war which killed two and a half million dead, devastated the southern part of Sudan and further behind. Independence in 2011 was the beginning of the youngest countries in the world comes amid a major challenge. Separating from Sudan marks a major milestone and a new opportunity for South Sudan. But the great country of corruption, political instability within the ruling party, the Sudan People's Liberation Movement (SPLM), and the constant tension with Sudan over oil revenue sharing is left, so that South Sudan highly vulnerable to new conflicts. The new conflict arose when South Sudan President sacked Vice-President Machar and dissolve government cabinet. On December 15, 2013 the tension between factions loyal to President Salva Kiir, Dinka ethnic group, and they are aligned with the former Vice President, Riek Machar, ethnic groups theNuer, exploded into battle in the streets of the capital Juba. South Sudan back to war and rebuild communities hit by fears that separate and leaving thousands of people dead countless. Until September 2014, 1.8 million people are still too scared to return to their homes. Even through the UN humanitarian mission has provided assistance to more than 3.1 million people in South Sudan. They estimate that at least 2.2 million people still face difficulties both levels of food insecurity crisis or emergency. Therefore, the UN Security Council to act on Chapter VII of the Charter of the United Nations decided to intervene in resolving the peace and security that occurred in South Sudan by establishing UNMISS on July 8, 2011. This study discusses the problem of how the role of the UN Security Council in South Sudan under the UN Charter in safeguarding and maintaining peace and security in South Sudan. Research methods used in this study is the use of normative legal research methods (normative legal research) which is based on international legal sources and data collection through literature study that is collecting literature, articles and other reading material whether it comes from the book , journals and internet related to this research. The results showed that the UN Security Council in carrying out its role in South Sudan as contained in Article 24 of the UN Charter which has two main tasks, has been running the function and role. Keywords: Role, UN Security Council, internal conflict, South Sudan
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | > KZ Law of Nations |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Pengguna Deposit: | 7098813 . Digilib |
| Date Deposited: | 27 Oct 2015 07:31 |
| Terakhir diubah: | 27 Oct 2015 07:31 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/13997 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
