PENERAPAN PRINSIP PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA YANG BERSIFAT KEPERDATAAN (Studi Putusan Nomor 157/Pid.B/2014/PN.TK)

HINDIANA SAVA HUSADA, 111201117 (2015) PENERAPAN PRINSIP PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA YANG BERSIFAT KEPERDATAAN (Studi Putusan Nomor 157/Pid.B/2014/PN.TK). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
Text
ABSTRACT.pdf

Download (8Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (15Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER DALAM.pdf

Download (27Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
LEMBAR PENGESAHAN.pdf

Download (260Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
LEMBAR PERSETUJUAN.pdf

Download (297Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
MOTO.pdf

Download (38Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
PERSEMBAHAN.pdf

Download (14Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
RIWAYAT.pdf

Download (15Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
SANWACANA.pdf

Download (18Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (87Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (202Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (291Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (99Kb) | Preview
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (229Kb)
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (149Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (17Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER LUAR.pdf

Download (19Kb) | Preview

Abstrak

ABSTRAK INDONESIA Praktik penegakan hukum terdapat perbedaan implikasi apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, pertama adalah permasalahan tersebut merupakan wanprestasi, sedangkan yang kedua menyatakan bahwa persoalan tersebut merupakan penipuan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan prinsip pembuktian dalam perkara pidana yang bersifat keperdataan (Studi Perkara Nomor 157/Pid.B/2014/PN.TK) ? dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pejara (Studi Perkara Nomor 157/Pid.B/2014/PN.TK) ?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh dengan cara wawancara menggunakan pedoman tertulis terhadap responden yang telah ditentukan. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang. Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa prinsip pembuktian perkara pidana pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dalam perkara nomor 157/Pid.B/2014/PN.TK diketahui bahwa secara garis besar dilakukan dengan cara, mempertimbangkan tingkat kesalahan yang telah dilakukan, pengaruh tindak pidana yang telah dilakukan, ancaman terhadap pasal yang didakwakan, hal yang meringankan dan hal yang memberatkan, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Kata Kunci : Pembuktian, Penipuan, Wanprestasi ABSTRAK INGGRIS The practice of enforcement law there is a difference implication when one of the parties not meet a feat that had been promised, first is these problems is defaults, while for the second stated that the issue fraudulent. As for problems in this research was how principle of proof in criminal cases that is a civil code ( study matter number 157 / Pid.b / 2014 / pn.tk ) And what is the basic consideration of the judge in dropping an imprisonment ( study matter number 157 / Pid.b / 2014 / pn.tk ) ? . This research adopting juridical normative and juridical empirical. Data obtained by means interview use guidelines written to the respondents who have determined.The research was done in the jurisdiction of the district court class he tanjung coral. The results of research and discussion it was concluded that the principle of verifiable criminal cases basically it has been stipulated in article 183 KUHAP that determines that “ the judge was not allowed to drop criminal to a unless the with at least two evidence legitimate he earned the belief that a criminal act in fact the case and the defendant guilty do it”. The basic consideration of the judge in criminal with the matter of number 157 / Pid.b / 2014 / pn.tk seen that as a broad outline conducted in such a way, consider the level of errors in that has been carried out, the influence of the commission of a crime that has been carried out , the threat to article charged, thing which relieves and that something burdensome , as well as the facts being revealed in the trial . Keyword: manifestation , deception, defaults

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: Hukum Pidana
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: 9879527 . Digilib
Date Deposited: 29 Oct 2015 05:02
Last Modified: 29 Oct 2015 05:02
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/14199

Actions (login required)

View Item View Item