ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU (Studi Kasus Perkara No. 70/PID/2014/PT.TJK. di PT. Tanjng Karang)

Arahmat Panca P.U., 1112011049 (2015) ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU (Studi Kasus Perkara No. 70/PID/2014/PT.TJK. di PT. Tanjng Karang). Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

[img]
Preview
Text
ABSTRACT.pdf

Download (18Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (18Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER DALAM.pdf

Download (22Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER DEPAN.pdf

Download (21Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (17Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
MENYETUJUI.pdf

Download (391Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
MENGESAHKAN.pdf

Download (354Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
MOTO.pdf

Download (12Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
PERSEMBAHAN.pdf

Download (18Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (20Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
SANWACANA.pdf

Download (17Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (69Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (56Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (29Kb) | Preview
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (88Kb)
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (17Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (28Kb) | Preview

Abstrak

Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa Pemilihan Umum , selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu adalah sebagai cara untuk mencapai Pemilu yang jujur, dan adil dilaksanakan dengan menggunakan hukum pidana, berupa pidana penjara dan kurungan/denda. Sebagai negara hukum di Indonesia, pengadilan adalah suatu badan atau lembaga peradilan yang menjadi tumpuan harapan untuk mencari keadilan. Dalam skripsi ini akan dibahas beberapa masalah yakni: (1)Mengapa hakim menjatuhkan putusan hukuman percobaan kepada pelaku tindak pidana pemilu? (2)Apakah putusan tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan, rasa keadilan, serta efek jera bagi para pelaku? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.Narasumber penelitian terdiri dari Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa (1)Dasar Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan percobaan terhadap pelaku tindak pidana pemilu karena berdasarkan pertimbangan hakim bahwa perbuatan tersebut terbukti dilakukan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penambahan suara kepada peserta pemilu tertentu. Hakim dalam persidangan tersebut mempunyai pendapat ii Arahmat Panca P.U. pelaku tindak pidana pemilu ini dijatuhkan hukuman percobaan agar menciptakan rasa keadilan bagi pelaku maupun masyarakat yaitu bahwa putusan tersebut dirasa telah sesuai dengan kesalahan dan perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku, dan akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pemilu sehingga pelaku diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya. (2)a.Hakim menjatuhkan putusan percobaan terhadap pelaku tindak pidana pemilu telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan dikaitkan dengan teori pemidanaan dapat diambil kesimpulan dalam putusan ini dapat memakai teori relative dan bersitat pencegahan khusus. b.Putusan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana pemilu sudah memenuhi rasa keadilan dan memberikan efek jera bagi pelaku dapat disimpulkan dari hasil wawancara penulis terhadap responden. Bahwa berdasarkan fakta persidangan para pelaku hanya menjalankan perintah dan tidak mendapatkan keuntungan apapun dari perbuatannya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran penulis adalah (1)Di dalam perekrutan Panita Pemilahan Kecamatan (PPK) sebaiknya diberikan pengetahuan ataupun pelatihan dalam menjalankan tugasnya baik itu menurut tugas dan fungsinya ataupun aturan hukum dalam menjalankan tugas tersebut, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran. (2)Sebaiknya di dalam peraturan yang mengatur terkait pelanggaran pemilu lebih diprinci lagi terkait kategori pelanggaran terutama, mengenai penggelembungan suara yang dapat dikatakan merupakan pelanggaran yang termasuk berat atau ringan. Sehingga dapat memudahkan dalam pemberiaan berat ringannya sanksi terhadap pelakunya Kata Kunci: Putusan hakim, Pemilu, Pemidanaan. Abstrak Bahasa Inggris Article 1 (1) Law Number 8 /2012 stated that General Election is a means to implement people sovereignty which is carried out through direct, general, free, confidential, honest and fair election in Indonesia based on the constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. Law enforcement efforts against criminal in general election is needed to reach a fair and just election. Law Enforcment efforts is implemented using the form of imprisonment and confinement / fine. In a legal state as Indonesia, court is a judicial body or institution that is a symbol of hope for justice. Related to that background, this undergraduate thesis will discuss several issues, namely: (1) What are the reasons considered by judges when they decided to handed down a suspended sentence for the perpetrators in election case? (2) Does those decisions has fulfilled the purpose of punishment, a sense of justice, as well as a deterrent for the perpetrators? Method used in this research is normative and empirical approach. Resource persons interviewed in this researche were from Bandar Lampung State Attorney's Office and Tanjung Karang High Court’s Judges. Data were collected by library research and field studies. Based on the results of research and discussion, it could be concluded that (1) the judges handed down a suspended sentence toward perpetrator in general election case believe that the perpetrator was proven to be legally and convincingly guilty of "intentionally adding noise to a certain election participants”. However, the perpetrators of this election case was sentenced to probation in order to create a sense of justice for the perpetrators. The judges believe that the community felt that the decision was appropriate to the offense and acts committed by the offender, and will be a deterrent effect against perpetrators who committed the crime therefore the perpetrator will never repeat his actions. (2)a. The judges in ii Arahmat Panca P.U. the case believed that their decision is in accordance with the purposes of sentencing and punishment theory, the theory of relative and specific prevention.b. It couldstated that the judges decision has already meet the taste of justice and provide a deterrent effect for the offender. It can be concluded from the results of interviews with respondents. It is stated by the respondents that based on the fact in the court, the offenders just following orders and did not get any profit from his actions. According to the research conducted, the authors suggest that: (1) In the recruitment “Panitia Pemilahan Kecamatan (PPK)” should be given sufficient knowledge or training in carrying out its duties properly. Therefore, they can carry out their duties sufficiently so as to reduce the possibility of abuse. (2) Regulation on General Elections should regulate more on violations particularly on the categories of light or medium offenses. It is believed that this category would help the judges in granting balance punishment toward perpetrators. Key Words: Judgemnet, General Election, Law Enforcment.

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: Hukum Pidana
Criminal law
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: 8000760 . Digilib
Date Deposited: 29 Oct 2015 09:06
Last Modified: 29 Oct 2015 09:06
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/14241

Actions (login required)

View Item View Item