KEWENANGAN DINAS KEHUTANAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Haqki Prakasa Kalbi, 1112011165 (2015) KEWENANGAN DINAS KEHUTANAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH. FH, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (6Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
ABSTRACT.pdf

Download (36Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER DALAM.pdf

Download (14Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
MENYETUJUI.pdf

Download (276Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
MENGESAHKAN.pdf

Download (265Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (14Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
PERSEMBAHAN.pdf

Download (3978b) | Preview
[img]
Preview
Text
MOTO.pdf

Download (60Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
KATA PENGANTAR.pdf

Download (29Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (7Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR TABEL.pdf

Download (3447b) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR GAMBAR.pdf

Download (45Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (71Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (140Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (66Kb) | Preview
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (222Kb)
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (51Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (54Kb) | Preview

Abstrak

Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan merupakan dinas yang bertugas di bidang kehutanan dan juga mengurus di luar lingkungan kehutanan salah satu diantaranya adalah pemungutan Pajak, karena Daerah Kabupaten Lampung Selatan memiliki banyak potensi pajak, salah satunya adalah Pajak Sarang Burung Walet yang diatur didalam Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet akan tetapi ada banyak Wajib Pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu dan mereka yang memiliki usaha Sarang Burung Walet tidak jujur dengan hasil usaha pengambilan Sarang Burung Walet. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana kewenagan Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan dalam pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan bagaimana kontribusi pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lampung Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Setelah data dikumpulkan, penulis melakukan pengolahaan data dan dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan tidak efektif melaksanakan kewenangannya dalam Pemungutanan Pajak Sarang Burung Walet untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lampung Selatan karena gedung-gedung yang ada saat ini banyak yang masih kosong dan pengusaha Sarang Burung Walet banyak yang bukan berdomisili di Kabupaten Lampung Selatan. hal ini yang membuat Pajak Sarang Burung Walet tidak memenuhi target yang sudah di tentukan Pemerintah Daerah dan mengakibatkan tidak terealisasinya Pendapatan Asli Daerah di sektor Pajak Sarang Burung Walet. Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Lampung Selatan belum berkontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah Karena tidak memenuhi target, kendala yang di hadapi adalah Wajib Pajak selalu menutupi hasil usaha pengambilan Sarang Burung Walet, itu menyebabkan Pemerintah Daerah tidak mendapatkan data potensi yang sebenarnya dari usaha tersebut. Sebagian Wajib Pajak yang memiliki usaha atau pengusaha Sarang Burung Walet mereka adalah bukan penduduk asli Kabupaten Lampung Selatan tetapi mereka dari luar Daerah. Hal itu yang membuat Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban mereka dalam melakukan penyetoran atas Pajak Terutang Sarang Burung Walet, hal ini yang menyebabkan tidak tercapainya target pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Kata kunci : Kewenangan, Pajak Sarang Burung Walet, Pendapatan Asli Daerah THE AUTHORITY FORESTRY DEPARTMENT OF SOUTH LAMPUNG DISTRICT IN COLLECTY THE SWALLOW NEST TAX TO FOR INCREASE LOCAL INCOME Forestry department of south lampung is an official served in forestry sector and also it has to manage the outside forestry department. One of them is to collect tax because south lampung regency has many taxs potential. One of them is swallow nest tax which is regulate in the area of regulations no.11 2011 about swallow nest tax. But however there are many tax payers not pay the tax on time and they have nest swallow dishonest with result of operations. Based on the research above, the writer concluded formulation of problem is how the authority forestry department of south Lampung in collect the swallow nest tax to increase the local income. How about the collect contribute of swallow nest tax to increase the local income. The method which is use in this research is empiris normative that is source from primary data and secondary data. To collecting data based on the study of library and field study. After data was collected, the writer made data process and analysis with Quantitative Deskriptif. The result it showed that forestry department of south Lampung in effective implement the authority to collect swallow nest tax to increase the local income in South Lampung. Because a lot of buildings still empty and the owner is not domicile in south Lampung. It is make the tax nest swallow is not fullfill with determined target by the goverment and it caused is not realization with local income by swallow nest tax sector. The swallow nest tax in south Lampung is not contribute to local income because it doesn’t fullfill the target, the faced problem is the owner always close the result operations nest swallow. It caused the government is not get the data potential actually from it. Most of the tax payers who have effort or the owner is not native of South Lampung but they come from out side the region. It is make they don’t do obligation them in collecting for tax nest swallow. It caused is not reach the government of South Lampung. Key words : Authority, Swallow nest tex, local Income

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: J Political Science > JS Local government Municipal government
Hukum Pidana > KZ Law of Nations
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: 6903736 . Digilib
Date Deposited: 30 Dec 2015 04:12
Last Modified: 30 Dec 2015 04:12
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/16407

Actions (login required)

View Item View Item