Naditha Andarini Kusumayuda, 0912011213 (2015) PENERAPAN SISTEM PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI DESA GEDONG DALAM KECAMATAN WAY LIMA KABUPATEN PESAWARAN. FH, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (6Kb) | Preview |
|
|
File PDF
ABSTRACT.pdf Download (6Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER DALAM.pdf Download (9Kb) | Preview |
|
|
File PDF
MENYETUJUI.pdf Download (156Kb) | Preview |
|
|
File PDF
MENGESAHKAN.pdf Download (135Kb) | Preview |
|
|
File PDF
M O T O.pdf Download (40Kb) | Preview |
|
|
File PDF
PERSEMBAHAN.pdf Download (44Kb) | Preview |
|
|
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (10Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SANWACANA.pdf Download (7Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR ISI.pdf Download (8Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB I.pdf Download (20Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB II.pdf Download (123Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB III.pdf Download (12Kb) | Preview |
|
File PDF
BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (70Kb) |
||
|
File PDF
BAB V.pdf Download (7Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (46Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa mengatur pengasilan kepala desa dan perangkat desa yang terdiri dari penghasilan tetap, tunjangan sah dan tunjangan lainnya. Dengan diterapkannya sistem penghasilan dari Pemerintah Kabupaten Pesawaran, kepala desa dan perangkat desa tidak lagi diizinkan untuk mengelola tanah kas desa Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan sitem penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Gedong Dalam Kabupaten Pesawaran dan hambatan dalam penerapan sistem penghasilan Kepala Desa Dan Perangkat Desa. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian, lalu dintreprestasikan atau ditafsirkan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutkan ditarik suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa penerapan sistem penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Gedong Dalam Kabupaten Pesawaran sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terbukti bahwa ketentuanketentuan yang mengharuskan tanah desa sebagai bentuk gaji kepala desa dan perangkat desa di kembalikan ke desa untuk di jadikan tanah kas desa. Penyamarataan Penghasilan Tetap yang diterima oleh perangkat desa dan penyesuaian tunjangan dari status pernikahannya. Penerapan suatu peraturan selalu memberikan konsekuensi tersendiri terhadap pihak-pihak yang terlibat atau dikenai peraturan tersebut. Hambatan dalam penerapan sistem penghasilan Kepala Desa Dan Perangkat Desa di Desa Gedong Dalam Kabupaten Pesawaran berasal dari peraturan perundang-undangan dan pelaksananya. Hambatan tersebut aberasal dari Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 dan perangkat desa selaku pelaksananya. Hambatan yang bersifat yuridis muncul karena ketidaksesuaian antara peraturan yang satu dengan yang lainnya atau peraturan tersebut saling bertentangan. Sedangkan hambatan teknis yaitu hambatan yang timbul pelaksana peraturan tersebut dilaksanakan di lapangan. Hambatan ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara peraturan yang tertulis dengan keadaan sosiologis pada saat pelaksanaannya. Kata Kunci: Penerapan, Sistem Penghasilan, Perangkat Desa. APPLICATION OF INCOME SYSTEM HEAD VILLAGE AND DEVICE VILLAGE IN THE GEDONG VILLAGE WAYLIMA PESAWARAN DISTRICT Regional Regulation No. 16 Year 2011 on the Financial Position of the Village Head and the Village set earnings village head and village consisting of fixed income, legitimate allowances and other benefits. With the implementation of the system of income from government Pesawaran District, the village head and village no longer allowed to manage the ground the village treasury problem in this research is how the application of the system of income Head of Village and the Village in the village of Gedong Dalam Pesawaran District and obstacles in the implementation of revenue village chief and the Village. The approach used is a problem juridical normative and empirical. The data used are primary and secondary data. The data has been processed and then presented in narrative form, then dintreprestasikan or construed to be discussed and analyzed qualitatively, then to selanjutkan drawn a conclusion. Based on the results of research and discussion in mind that the application of the system of earning the village chief and the Village in the village of Gedong Dalam Pesawaran District has been implemented properly. It is evident that the provisions that require the village land as a form of salary of the head of the village and the villagers returned to the village to be made in the land of the village treasury. Leveling Fixed Income received by the village and the adjustment of status benefits of marriage. The application of a rule always gives its own consequences to the parties involved or subject to the rules. Obstacles in the implementation of systems and devices village chief income is derived from the village of legislation and implemention. Juridical obstacles arise due to a mismatch between the rules with each other or the rules contradict each other. While the technical barriers that resistances are implementing these rules implemented in the field. This bottleneck is due to the discrepancy between the rules written by the sociological circumstances at the time of execution Keywords: Implementation, Income System, Device Village.
Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
---|---|
Subyek: | > JS Local government Municipal government > KZ Law of Nations |
Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
Pengguna Deposit: | 5553192 . Digilib |
Date Deposited: | 31 Dec 2015 02:34 |
Terakhir diubah: | 31 Dec 2015 02:34 |
URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/16470 |
Actions (login required)
Lihat Karya Akhir |