0612011088, Andri Pratama (2012) ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN PERBUATAN PROSTITUSI DAN TUNA SUSILA KOTA BANDAR LAMPUNG. Digital Library.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (7Kb) | Preview |
|
|
File PDF
Bab I.pdf Download (374Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB V.pdf Download (87Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
ABSTRAK Peraturan daerah adalah instrumen aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintah di daerahnya. Sejak tahun 1945 hingga sekarang telah berlaku undang-undang yang menjadi dasar hukum beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelnggaraan pemerintah daerah dengan menetapkan perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya. Penegak perda baik meliputi hakim, polisi, jaksa. Perbuatan Protitusi adalah perbuatan yang dilakukan oleh siapapun baik laki-laki maupun perempuan yang menyediakan diri sendiri atau orang lain kepada umum untuk melakukan pelacuran, baik dengan imbalan jasa maupun tidak, Sedangkan Tuna Susila adalah seorang laki-laki/perempuan yang melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang dengan bergantian pasangan di luar perkawinan yang syah dengan mendapat uang, materi atau jasa. Penulisan skripsi ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan dan data kepustakaan. Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, kemudian hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpuln secara deduktif. Dari hasil penelitian dan pembahasan (1)Bagaimana Penerapan sanksi pidana terhadap perda nomor 15 tahun 2002 tentang larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila kota Bandar lampung (2) apakah penerapan sanksi pidana dalam perda Nomor 15 Tahun 2002 tentang larangan perbuatan prostitusi dan tunasusila sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP. melalui serangkaian pelaksanaan operasi bersama untuk merazia para pelaku prostitusi dan tuna susila yang berada dalam wilayah Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh aparat sesuai amanat dari perda No 15 Tahun 2002 belum dapat dikatakan efektif dan selama ini operasi belum menyentuh akar persoalan.karena terbtasnya dana melakukan kegiatan razia dan bervariasinya denda karena yang diancamkan dalam perda No.15 tahun 2002 tidak ada batasan minimal denda.keseuaian perda No.15 tahun 2002 dengan prosedur dalam KUHAP adalah tidak sesuai karena beretentangan dengan pasal 20 ayat 1 KUHAP. Beerdasarkan kesimpulan maka dalam kesemptan ini disarankan (1) agar aparat penegak hukum Kota Bandar Lampung dapat memperhatikan prinsip-prinsip penegakan hukum dalam penerapan perda No.15 tahun 2002 kota Bandar Lampung. (2) Lembaga pemerintah dan pelaksana penegak hukum dalam membuat dan sekaligus melaksanakan perda wajib memperhatikan poin-poin rumusan perda dan prosedur dalam KUHAP.
| Jenis Karya Akhir: | Artikel |
|---|---|
| Subyek: | |
| Program Studi: | FKIP > Prodi Magister Keguruan Guru SD |
| Pengguna Deposit: | tik13 . Digilib |
| Date Deposited: | 15 Jan 2016 02:44 |
| Terakhir diubah: | 15 Jan 2016 02:44 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/17569 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
