NN, Ahmad Nuryani (2012) POLA PENGAWASAN KOMISI D DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PELAYANAN PUBLIK KESEHATAN (Studi Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kemiling Bandar Lampung). Digital Library.
|
File PDF
ABSTRACT Inggris AHMAD NURYANI.pdf Download (154Kb) | Preview |
|
|
File PDF
ABSTRAK Indonesia AHMAD NURYANI.pdf Download (161Kb) | Preview |
|
|
File PDF
KESIMPULAN DAN SARAN.pdf Download (87Kb) | Preview |
|
|
File PDF
pendahuluan.pdf Download (96Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Abstrak DPRD Kota Bandar Lampung sebagai refresentasi dari masyarakat Kota Bandar Lampung salah satu fungsinya melakukan pengawasan terhadap segala sektor pelayana publik. DPRD Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003, DPRD membentuk alat kelengkapan untuk membidangi masing-masing tugas yang telah ditentukan. Salah satu alat kelengkapan tersebut adalah Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung yang mempunyai tugas dan kewenangan membidangi kesejahteraan rakyat dari berbagai sektor pelayanan publik. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana mekanisme dan pola pengawasan Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung terhadap sektor pelayanan publik kesehatan pada Puskesmas Kemiling. Tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dan pola pengawasan yang dilakukan Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung dalam bidang kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Kemiling. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan mengkorelasikan hasil angket terhadap hasil tinjauan langsung lapangan serta dokumen tertulis yang ada pada objek peneitian yaitu Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung dan Puskesmas Kemiling. Dokumen-dokumen tersebut adalah berita acara rapat, berita acara kunjungan kerja dan profil Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung serta profil Puskesmas Kecamtan Kemiling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung adalah Rapat kerja komisi dengan Satuan Kerja (Satker) Pemerintah, Kunjungan Kerja, Rapat Dengar Pendapat Umum (public hearing), Pengaduan Masyarakat. Semua mekanisme tersebut hanya rapat dengar pendapat umum yang tidak pernah dilakukan Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung dikarenakan rapat dengar pendapat umum akan melibatkan berbagai elemen masyarakat sehingga di khawatirkan sangat sulit untuk mencapai tujuan dari publik hearing. Pola pengawasan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pengawasan Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung dilakukan dengan pola aktif dan pola pasif baik secara kelembagaan maupun secara personal. Hambatan pelaksanaan pengawasan dari hasil penelitian adalah belum tersusunnya Agenda pengawasan DPRD, Belum adanya standard an sistem serta prosedur baku pengawasan DPRD, Partisipasi masyarakat belum Optimal. Hal ini menyebabkan pengawasan Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung masih bersifat sporadik. Abstract DPRD at Bandar Lampung city as representation from society at Bandar Lampung city has functions to do the supervision to all sectors in public service. DPRD at Bandar Lampung city. Based on number in law 22 year 2003, DPRD form equipment to hold each task that determined. One of that equipment is committee D DPRD at Bandar Lampung city that has task and authority side of people’s welfare from various public services’ sectors. This research will study how does mechanism and supervision pattern of committee D DPRD at Bandar Lampung city towards health’s public service sector in Puskesmas Kemiling. The aim and benefit of this research is to detect mechanism and supervision pattern which is done by committee D DPRD at Bandar Lampung city in healthy side at society healthy centre of (Puskesmas) at Kemiling District. These research methods is qualitative with correlation inquiry result towards observation result and document in object research that existing in committee D DPRD at Bandar Lampung city and Puskesmas Kemiling. The documents are agenda of meeting, work visit program and committee profile D DPRD at Bandar Lampung city and profile of Puskesmas on Kemiling district. Research result shows that supervision mechanism of committee D DPRD at Bandar Lampung city is working meeting of committee with work unit (Satker) government, work visit, Public Hearing, and society accusation. all of that mechanisms is only meeting to hear public opinion which is never be done by committee D DPRD at Bandar Lampung city that caused of meeting hear public opinion that it will involve various society element. So it feels very difficult to achieve the aim from public hearing. Supervision pattern based on research result shows that committee supervision pattern D DPRD at Bandar Lampung city done with active pattern and passive pattern according to personal institute or personal. Supervision execution obstacle from research result is not supervision agenda DPRD yet, there is not standards system with supervision standard procedure DPRD, society participation does not optimal yet. It cause the committee supervision D DPRD at Bandar Lampung city is still sporadic.
| Jenis Karya Akhir: | Artikel |
|---|---|
| Subyek: | |
| Program Studi: | FKIP > Prodi Magister Keguruan IPA |
| Pengguna Deposit: | tik 12 . Digilib |
| Date Deposited: | 15 Jan 2016 03:09 |
| Terakhir diubah: | 15 Jan 2016 03:09 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/17796 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
