EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2004-2008

0541021034, LENA ARIF (2012) EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2004-2008. Digital Library.

[img]
Preview
File PDF
EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) KOTA BANDAR LAMPUN.pdf

Download (4Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
EFFECTIVENESS COLLECTION OF TAX ON THE ACQUISITION.pdf

Download (5Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
BAB I PENDAHULUAN.pdf

Download (107Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.pdf

Download (85Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Abstrak Pajak BPHTB merupakan bagian dari dana bagi hasil pajak, rincian pembagian pajak BPHTB sesuai UU No.33 tahun 2004 Pasal 12 Ayat4 adalah 20% untuk pemerintah pusat, 16% untuk pemerintah Provinsi dan 64% untuk pemerintah kabupaten/kota. Karena begitu pentingnya peran BPHTB dalam Dana Bagi Hasil Pajak, maka permasalahan yang akan dikemukakan yaitu penulis ingin mengetahui seberapa besar efektifitas, laju pertumbuhan dan kontribusi pajak BPHTB terhadap Bagi Hasil Pajak Kota Bandar Lampung dari tahun 2004-2008 dengan mengunakan Analisis Kuantitatif serta proses pemungutan pajak BPHTB tersebut dengan menggunakan Analisis Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu : terjadinya penyimpangan antara target dengan realisasi penerimaan BPHTB Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2004-2008 setiap tahunnya sangat fluktuatif. Asas Convenience of payment dan Asas Efficency belum dilaksanakan secara maksimal. Rata-rata persentase tingkat efektifitas pemungutan pajak BPHTB adalah sebesar 102,84 persen dengan tingkat efektifitas yaitu sangat efektif. Laju pertumbuhan penerimaan pajak BPHTB Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2004-2008 mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 27,17 persen. Persentase tingkat kontribusi penerimaan pajak BPHTB Kota Bandar Lampung terhadap realisasi penerimaan bagi hasil pajak Kota bandar Lampung rata-rata sebesar 29,07 persen dan termasuk dalam kriteria sedang. KP PBB sebagai petugas yang padanya melekat hak dan kewajiban untuk memungut BPHTB, harus diberikan tambahan wewenang agar dapat berperan aktif dan langsung berurusan dengan para wajib pajak dan tidak hanya menunggu laporan dari Kecamatan/Notaris/PPAT. Sistem pemungutan BPHTB yang diatur dalam Surat Mentri Keuangan RI No.03/KMK.04/1997 perlu direvisi, terutama mengenai penunjuk Bank Persepsi dan Bank Operasional V. Abstract BPHTB taxes are part of the tax revenue sharing funds, the details of the tax division BPHTB Law No.33 year 2004 according to Article 12 Ayat4 is 20% for central government, 16% to 64% and the provincial government to district governments. Because it's so important BPHTB role in Tax Revenue Sharing Fund, then the problems will be noted that the writer wanted to know how big the effectiveness, growth and tax contributions BPHTB of Tax Sharing Bandar Lampung from year 2004-2008 using the Quantitative Analysis and the process of tax collection BPHTB using Qualitative Analysis. Based on this research can be concluded as follows: the deviation between the target with the actual revenues BPHTB Bandar Lampung year 2004-2008 budget each year is very volatile. Convenience of payment principle and principle Efficency not optimally implemented. Average percentage rate of effectiveness of tax collection amounted to 102.84 percent BPHTB with the level of effectiveness that is highly effective. BPHTB tax revenue growth rate of Bandar Lampung year 2004-2008 budget to increase, with an average growth rate of 27.17 percent. The percentage rate of contribution of tax revenue BPHTB Bandar Lampung on the realization of tax revenue sharing Bandar Lampung average of 29.07 percent and included in the criteria. KP-UN as an officer of her inherent right and obligation to collect BPHTB, should be given additional authority to direct and active role to deal with the taxpayers and not just wait for a report from the District / Notary / PPAT. BPHTB collection system as stipulated in the Letter of Financial Secretary RI No.03/KMK.04/1997 needs to be revised, especially on the bookmark Bank and Bank Operational Perception V.

Jenis Karya Akhir: Artikel
Subyek:
Program Studi: FKIP > Prodi Pendidikan Ekonomi IPS
Pengguna Deposit: tik 14 . Digilib
Date Deposited: 15 Jan 2016 07:01
Terakhir diubah: 15 Jan 2016 07:01
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/17865

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir