STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS FISKAL DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009)

Nn, Hafni Mariana Harahap (2009) STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS FISKAL DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009). Digital Library.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (184Kb) | Preview

Abstrak

Lahirnya kebijakan otonomi daerah mengindikasikan sistem pemerintahan ke arah yang lebih desentralisasi, dimana penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih diserahkan kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan asas otonomi yang luas nyata dan bertanggungjawab, oleh karena itu pemerintah daerah harus memiliki sumber daya keuangan yang handal yang terletak pada kemampuan daerahnya dalam mengatur, mengelola, menggali sumber-sumber keuangan sendiri dan menggunakannnya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Kenyataannya kebanyakan daerah kabupaten/kota di Indonesia dalam melaksanakan amanah otonomi daerah dihadapkan pada rendahnya kapasitas fiskal daerah yang dapat dilihat dari minimya Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dibandingkan dengan perolehan subsidi dari pusat. Akibatnya semakin besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat, agar masalah tersebut tidak membawa pengaruh negatif kepada prospek penyelenggaraan otonomi daerah ke depannya, maka untuk mengatasinya, diperlukan suatu manajemen baru dalam keuangan daerah melalui pengambilan strategi khusus. Penelitian ini mengambil studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah pasca pembentukan daerah otonomnya sejak tahun 1999, dengan tujuan untuk mendeskripsikan sekaligus menganalisis strategi pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerahnya untuk mendukung implementasi otonomi daerah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam menjalankan strategi yang telah dirumuskan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, pengamatan dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga hal yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil pengumpulan dan pengolahan data diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Lampung Tengah masih memiliki beberapa masalah yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas fiskal, yakni: (1) minimnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni, banyaknya objek retribusi daerah yang belum optimal, minimnya persentase penerimaan pajak daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum berperan signifikan, (2) rendahnya sarana dan prasarana untuk mewujudkan (eGovernment) dalam memberikan pelayanan, (3) Sistem pemerintahan yang kaya struktur namun miskin fungsi, (4) Bantuan specific grants yang bersifat sentralisasi, (5) kecilnya jumlah pemasukan dari Dana Alokasi Umum (DAU). Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mengembangkan berbagai kebijakan dan strategi yakni: (1) strategi meningkatkan kompetensi manajemen dan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah, (2) strategi perbaikan sistem perpajakan, (3) strategi pembuatan peraturan daerah (perda) yang baru, (4) strategi revisi ulang peraturan daerah (perda), (5) strategi pengetatan sanksi atas pajak dan retribusi (6) strategi cut-off (pemangkasan terhadap dana belanja), (7) strategi pengembangan kerjasama, (8) strategi penyusunan anggaran dengan berbasis kinerja (ABK), (9) strategi pengembangan bisnis masyarakat daerah. Namun demikian pemerintah Kabupaten Lampung Tengah masih mengalami kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan strategi tersebut baik dari internal ataupun eksternal. Sebagai faktor penghambat internal yakni: (1) minimnya ketersediaan anggaran daerah, (2) kurangnya kuantitas dan skill (kualitas) para sumber daya aparatur dibidang keuangan, (3) kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pajak dan retribusi. Sedangkan faktor penghambat dari segi eksternal yakni (1) kurangnya pengawasan dari masyarakat dan media massa, (2) kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam membayar pajak dan retribusi, (3) keamanan dan lingkungan masyarakat yang tidak kondusif, (4) tingginya derajat sentralisasi dalam perpajakan, (5) kebijakan pemerintah terkait pinjaman daerah, (6) lemahnya penegakan hukum dalam pemberian sanksi terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang menunggak. Kata Kunci: Otonomi Daerah dan Kapasitas Fiskal

Tipe Karya Ilmiah: Artikel
Subyek: A General Works = Karya Karya Umum
Program Studi: FKIP > Prodi Magister Keguruan IPA
Depositing User: tik9 . Digilib
Date Deposited: 15 Jan 2016 06:48
Last Modified: 15 Jan 2016 06:48
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/17883

Actions (login required)

View Item View Item