SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

0612011176, JONI SEMBIRING (2010) SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Digital Library.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (262Kb) | Preview
Preview	File PDF BAB. I.pdf Download (349Kb) | Preview
Preview	File PDF BAB. V.pdf Download (83Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menganalisis sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen dan pengaruh perubahan UUD 1945 terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif analitis, sedangkan analisis dilakukan secara induktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemerintahaan Indonesia sebelum perubahan UUD 1945 didasarkan pada tujuh kunci pokok yang tertuang di dalam penjelasan UUD 1945 yang memuat ciri-ciri sistem pemerintahan presidensil dan parlementer. Setelah perubahan UUD 1945 tidak memuat dengan tegas sistem pemerintahan yang dianut Indonesia. UUD 1945 hanya memuat ciriciri sistem pemerintahan presidensil dan parlementer. Namun demikian, sistem pemerintahan Indonesia lebih condong kepada sistem pemerintahan Indonesia. Sedangkan pengaruh perubahan UUD 1945 terhadap sistem pemerintahan Indonesia dapat dilihat dari perubahan hubungan antar lembaga negara dan pergeseran kekuasaan legislatif dari presiden kembali kepada DPR setelah perubahan UUD 1945. Kata Kunci: Sistem Pemerintahan, Undang-undang Dasar

Jenis Karya Akhir:	Artikel
Subyek:
Program Studi:	FKIP > Prodi PPKN
Pengguna Deposit:	tik . 8
Date Deposited:	15 Jan 2016 04:10
Terakhir diubah:	15 Jan 2016 04:10
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/18058

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir