ABSTRAK PELAKSANAAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN(BPHTB) DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Budi Yuhanda, 0542011071 (2010) ABSTRAK PELAKSANAAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN(BPHTB) DI KOTA BANDAR LAMPUNG. Digital libary.

Preview	File PDF Abstrak.pdf Download (6Kb) | Preview
Preview	File PDF BAB V.pdf Download (6Kb) | Preview
Preview	File PDF Bab1.pdf Download (204Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai salah satu penerimaan pajak mempunyai peranan penting bagi Negara untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran BPHTB di Kota Bandar Lampung dan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembayaran BPHTB tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini, Bagaimana pelaksanaan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Bandar Lampung. Hambatanhambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan pembayaran BPHTB di Kota Bandar Lampung. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan normatif dan empiris dengan pengumpulan data menggunakan studi lapangan yang dilaksanakan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Pengolahan data menggunakan editing dan klasifikasi data dengan analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan analisis kualitatif diketahui pelaksanaan pembayaran BPHTB di Kota Bandar Lampung yaitu sebelum proses pembuatan akta peralihan hak atas tanah dan bangunan Wajib Pajak wajib membayar BPHTB dengan menggunakan surat setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) kepada kas Negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran yang ditunjuk (Bank persepsi atau Kantor Pos persepsi). Setelah pembayaran BPHTB dan akta ditandatangani, maka formulir SSB diserahkan kepada para pihak yang terkait. Jika semua berkas telah lengkap, kemudian diajukan ke kantor Pertanahan untuk proses pendaftaran haknya. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pembayaran BPHTB di Kota Bandar Lampung yaitu pembayaran BPHTB tertunda karena adanya perubahan sistem pembayaran BPHTB, proses peralihan hak atas tanah dapat terhambat, hal ini disebabkan karena adanya faktor pembebanan biaya tambahan yaitu disamping harus membayar biaya administrasi ditambah pula harus membayar kewajiban pajak.

Jenis Karya Akhir:	Artikel
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	tik . 8
Date Deposited:	15 Jan 2016 04:17
Terakhir diubah:	03 Sep 2018 02:25
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/18191

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir