ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA BAGI PEMAKAI DAN PENGEDAR NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIBANDINGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997

0642011399, Vina Aprilliza (2012) ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA BAGI PEMAKAI DAN PENGEDAR NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIBANDINGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997. Digital LIbrary.

Preview	File PDF 5. Abstrak.pdf Download (9Kb) | Preview
Preview	File PDF I. PENDAHULUAN.pdf Download (26Kb) | Preview
Preview	File PDF V.PENUTUP.pdf Download (8Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Abstrak Tindak pidana narkotika merupakan suatu peredaran gelap yaitu setiap kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum. Peningkatan peredaran gelap narkotika tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan internasional. Keuntungan yang sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan terus usaha peredaran gelap narkotika dengan cara menyusup, mencampuri, merusak struktur pemerintahan. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dengan Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimanakah formulasi sanksi pidana bagi pemakai dan pengedar narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dibandingkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 dan apakah yang menjadi dasar kebijakan formulasi sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dibandingkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 ? Metode yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah dengan menggunakan pedekatan yuridis normatif dan di dukung oleh pendapat para pakar hukum pidana dan penegak hukum untuk mendukung data yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah dan menginterprestasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas

Jenis Karya Akhir:	Artikel
Subyek:
Program Studi:	FKIP > Prodi Bahasa Inggris
Pengguna Deposit:	tik 16 . Digilib
Date Deposited:	15 Jan 2016 08:25
Terakhir diubah:	15 Jan 2016 08:25
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/18215

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir