HARMONISASI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK BERDASARKAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN SEBAGAI PROTOKOL TAMBAHAN KONVENSI TOC(TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME) DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

0412011259, Yeyen Rismiyanti (2012) HARMONISASI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK BERDASARKAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN SEBAGAI PROTOKOL TAMBAHAN KONVENSI TOC(TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME) DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. Digital Library.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (9Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
kesimpulan.pdf

Download (7Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
pendahuluan.pdf

Download (139Kb) | Preview

Abstrak

Abstrak Bertambah maraknya masalah perdagangan perempuan dan anak di berbagai negara, terutama negara-negara berkembang telah menjadi perhatian masyarakat internasional terutama perserikatan bangsa-bangsa, Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking in Persons, Especially Women And Children, yang selanjutnya disebut sebagai Protokol Trafficking adalah salah satu protocol tambahan dari Konvensi TOC (Transnational Organized Crime) yang dihasilkan oleh PBB dan merupakan instrument internasional yang sangat membantu dalam pencegahan dan memerangi kejahatan perdagangan orang, khususnya perdagangan perempuan dan anak. Pemerintah Indonesia telah ikut menandatangani serta meratifikasi Konvensi berserta protocol tambahannya tersebut dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, sedangkan Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) merupakan undang undang yang di bentuk beberapa tahun sebelum Indonesia meratifikasi ketentuan internasional tersebut, dengan demikian maka perlu adanya harmonisasi antara ketentuan hukum internasional dengan ketentuan yang ada di hukum nasional Indonesia dengan tetap menyesuaikan dan memperhatikan isi dari ketentuan hukum nasional Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah berusaha untuk menjelaskan mengenai harmonisasi pengaturan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak berdasarkan protocol Trafficking dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, tujuannnya adalah agar mengetahui keharmonisasian Pengaturan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak berdasarkan Protocol Trafficking dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO. Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan tipe penelitian deskriptif, pendekatan masalah dilakukan secara yuridis, yaitu kajian terhadap peraturan perundang undangan, serta sumber dan jenis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang seperti pengertian perdagangan orang, tujuan, dan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan sudah mencakup atau mengadopsi isi dari ketentuan pengaturan yang terdapat dalam protocol trafficking, hal

Tipe Karya Ilmiah: Artikel
Subyek: A General Works = Karya Karya Umum
Program Studi: FKIP > Prodi Magister Keguruan Guru SD
Depositing User: tik 16 . Digilib
Date Deposited: 21 Jan 2016 03:14
Last Modified: 21 Jan 2016 03:14
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/18257

Actions (login required)

View Item View Item