0442011230, WINATA MANDALA (2010) ANALISIS PELAKSANAAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Di Wilayah Kejaksaan Negeri Bandar Lampung). Digital Library.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (7Kb) | Preview |
|
|
File PDF
kesimpulan.pdf Download (83Kb) | Preview |
|
|
File PDF
pendahuluan.pdf Download (200Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan melawan Hukum yang menyebabkan kerugian keuangan Negara dengan cara menyalahgunakan kekuasaan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, salah satu sanksi pidana dalam tindak pidana orupsi adalah pidana denda. Permasalahn dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana korupsi dan factor apa saja yang menjadi penghambat Jaksa dalam pelaksanaan tersebut. Dalam membahas permasalahan, penulis menggunakan pendekatan secara yuridis, normative dan yuridis empiris. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman terhadap permasalahan yang muncul dalam skripsi ini. Sumber data yang dipergunakan adalah sumber data primer dan data sekunder serta metode pengambilan sample dilakukan secara purposive sampling yang melibatkan partisipasi sejumlah responden, yaitu Jaksa dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim dari Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Pengacara/ Advokat dan Dosen Fakultas Universitas Lampung. Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana korupsi dilakukan oleh jaksa yang ditunjukkan oleh kepala kejaksaan negeri Bandar lampung sebagai eksekutor. Sesuai dengan pasal 270 kitab undang-undang hokum acara pidana (KUHP), eksekusi dapat dilakukan oleh jaksa apabila panitera sudah mengirimkan salinan surat putusan kepadanya, dan setelah eksekusi dilakukan maka jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditanda tangani olehnya, kepada lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, dan panitera mencatat dalam register pengawasan dan pengamatan. Bilamana terpidana tidak dapat membayar pidana denda maka dapat digantikan dengan pidana kurungan dan apabila terpidana tidak dapat membayar uang pengganti kerugian Negara maka jaksa (eksekutor) dapat menyita harta benda terpidana untuk dilelang dan hasil dari pelelangan tersebut langsung diserahkan kebendahara keuangan Negara untuk dimasukkan kedalam kas Negara dan apabila terpidana tidak dapat membayar atau harta bendanya tidak mencukupi untuk menutup kerugian Negara akibat perbuatan tersebut, maka dapat digantikan dengan hukuman penjara yang lamanya telah ditetapkan berdasarkan keputusan hakim. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan pidana denda dan pidana ganti kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi adalah substansi hokum (undangundang) itu sendiri. Karena seperti yang telah kita ketahui dalam undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap kecuali pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti kerugian Negara yang diatur secara khusus dalam pasal 18 ayat (2) dan (3). Jadi dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh hokum tetap dalam tindak pidana korupsi, jaksa mengacu pada KUHP. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka saran yang patut disajikan adalah agar didalam undang-undang tindak pidana korupsi diatur secara khusus tata cara pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap, khususnya menyangkut tindak pidana denda sehingga dalam pelaksanaannya jaksa tidak perlu lagi mengacu pada KUHP.
| Jenis Karya Akhir: | Artikel |
|---|---|
| Subyek: | |
| Program Studi: | FKIP > Prodi PPKN |
| Pengguna Deposit: | tik . 8 |
| Date Deposited: | 15 Jan 2016 08:36 |
| Terakhir diubah: | 15 Jan 2016 08:36 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/18337 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
