NN, HENDRI US (2012) PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TINGKAT KECAMATAN (Studi pada Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara). Digital LIbrary.
|
File PDF
ABSTRACT Hendri Us.pdf Download (65Kb) | Preview |
|
|
File PDF
abstrak Hendri Us.pdf Download (69Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Abstract Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu instrumen yang menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah. Untuk melaksanakan pembangunan di daerah diperlukan berbagai tahapan yang pada dasarnya dimulai dari kegiatan perencanaan. Baik atau buruknya perencanaan yang ditetapkan tentunya akan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan atau kegagalan pembangunan daerah itu sendiri. Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, forum perencanaan pembangunan dan penganggaran yang partisipatif dengan pola buttom up tersebut berubah namanya menjadi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan ditingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya. Untuk itu penulis merasa perlu melakukan penelitian terkait dengan Musrenbang Kecamatan ini dengan tujuan untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat serta melihat letak tangga partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Arnstein. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran tentang partisipasi masyarakat pada Musrenbang di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Tehnik pengolahan data melalui tahap reduksi data, penyajian data, kemudian verifikasi data. Hasil pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan, yaitu : Partisipasi masyarakat yang terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam tahap persiapan Musrenbang yakni pada saat Tim/Panitia Pelaksana Musrenbang Kecamatan mensosialisasikan terkait rencana pelaksanaan Musrenbang. Bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap ini adalah tergolong partisipasi secara langsung yaitu masyarakat terlibat langsung dalam musyawarah tingkat desa/kelurahan, masyarakat ikut berperan serta dalam kegiatan tersebut. Dalam tahap pelaksanaan Musrenbang Kecamatan partisipasi masyarakat kecamatan Kotabumi Selatan dalam bentuk mengukiti proses musyawarah dalam membahas dan menyepakti hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan Kotabumi Selatan, selain itu partisipasi masyarakat dalam bentuk bagaimana membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan. Dalam tahap pelaksanaan masyarakat kecamatan Kotabumi Selatan berpartisipasi dalam bentuk pemikiran ini ditandai dengan adanya keinginan masyarakat menentukan prioritas kegiatan yang benar-benar merupakan persoalan dan kebutuhan yang harus segera ditanggulangi. Letak tangga partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Kotabumi Selatan pada Tahap persiapan Musrenbang Kecamatan berada pada level “Penyampaian Informasi”. Sedangkan tahap pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Kotabumi Selatan, berada pada tingkat “Penentraman”. Sehingga dapat disimpulkan Letak Tangga Partisipasi masyarakat Kecamatan Kotabumi Selatan dalam Musrenbang Kecamatan berada pada tingkat “Tokenisme/Hadiah”. dengan alasan masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan ini belum sepenuhnya diberikan wewenang untuk menentukan perencanaan pembangunan. Masyarakat melalui forum musyawarah pembangunan yang difasilitasi oleh pihak pemerintah seolah-olah telah dilibatkan namun pada kenyataannya posisi masyarakat dalam kegiatan ini hanya menjalankan mekanisme proses musyawarah pembangunan yang telah ditetapkan. Kata Kunci : Partisipasi dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Abstract Planning development Region is one of instrument that became success key at region development. To carry out the development at region is needed various stages started from planning activity. Good or bad planning that appointed of course it is big influences towards success or itself region development failure. Since used law number 25 year 2004 about Planning National Development System, planning development forum and participative budgeting with buttom up pattern changes it name be Planning Development Meeting (PDM). PDM District is an important district meeting year’s forum to get priority activity from village/sub-district. And it agrees of planning activity rushes by village/subdistrict. The district concerned as base district work plan arrangement and regency/city region ware work unit work plan in the year next. for that author feels to do watchfulness related to PDM this district as a mean to describes society participation with see society participation ladder location in PDM district based on theory that proposed by Arnstein. This research uses a qualitative approach. This research is chosen because the researcher wants to get description about society participation in PDM at south Kotabumi district regency of north Lampung. Data source is gotten from primary data and secondary data. Data collecting technique uses interview and documentation. Data processing technique passes data reduction stage, data presentation, and data verification. Result discussion about society participation in PDM is: Society participation related to society involvement in preparation stage PDM at the executor team/committee PDM district socializes about related execution planning PDM of society participation. Participation form in this stage belongs to the directly participation that is society involved directly in village/sub-district level meeting. Society comes to impersonate in activity. In execution stage PDM district societies’ participation in south Kotabumi district form of following the meeting process in discussing and agreement pickings PDM from village/sub-district level that it will be developing priority activity at district area of south Kotabumi district. Besides that, societies’ participation form of discussing and deciding the development priority activity at district level covered in village/sub-district development activity priority. In district society execution stage in south Kotabumi district participates in form of this thinking is marked by society’s willing existence to determines the activity priority genuinely which is become the problem and need that it must be overcome as soon as possible. Society participation ladder location in PDM district at south Kotabumi district in preparing stage PDM district presents in level “information delivery”. While execution stage of PDM district at south Kotabumi district present in level “peaceful”. So it can be concluded the district society participation ladder location at south Kotabumi in district PDM present in level “Tokenism/Present”. With society’s reason in district PDM is not thoroughly given authority to determine planning development yet. Society has passed to develop meeting forum by government involved. But in the fact, practically society’s position in this activity is only has run development meeting process mechanism that appointed. Keyword: Participation and Planning Development Meeting
| Jenis Karya Akhir: | Artikel |
|---|---|
| Subyek: | |
| Pengguna Deposit: | tik 15 . Digilib |
| Date Deposited: | 22 Jan 2016 07:39 |
| Terakhir diubah: | 22 Jan 2016 07:39 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/19054 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
