V.	SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:
1.	Peraturan-peraturan mengenai izin edar kosmetik yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini BPOM dalam rangka perlindungan konsumen kosmetik dewasa ini telah cukup memadai, karena setiap sektor yang dirasa bersinggungan dengan izin edar kosmetik telah di keluarkan regulasinya. Hal tersebut dapat dilihat dari setiap aspek yang di atur dalam masing-masing peraturan tersebut. Sebagai contoh, dalam menanggapi mulai terbukanya pasar domestik Indonesia dalam menerima produk asing telah di antisipasi oleh pemerintah dalam hal ini BPOM dengan mengeluarkan Per. Ka. BPOM tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik. Selain itu Per. Ka. tentang  Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu dan Atau Mengandung Alkohol yang dikeluarkan dalam rangka antisipasi pemerintah dalam menanggapi isu mengenai adanya kandungan Babi dan Alkohol dalam kosmetik yang meresahkan masyarakat Muslim. Adapun untuk peredaran kosmetik di dalam negeri sendiri telah diatur dalam Kep. Ka. BPOM tentang Kosmetik. Sedangkan perlindungan konsumen secara umum juga telah diatur dalam UUPK.

2.	Tindakan hukum yang dilakukan oleh BBPOM Bandar Lampung terhadap pelanggarang terkait izin edar produk kosmetik merupakan bentuk perlindungan konsumen kosmetik oleh BPOM melalui BBPOM Bandar Lampung sebagai unit pelaksana teknis nya di daerah Lampung. Tindakan hukum BBPOM Bandar Lampung tersebut mencakup 3 (tiga) hal yaitu Pengawasan Setempat (Razia), Pembinaan dan Proses ke Pengadilan. Dimana razia-razia di sejumlah Toko Kosmetik/Sarana Distribusi Kosmetik dan Sarana Produksi UKM Kosmetik tersebut dilakukan agar kosmetik yang beredar di pasaran benar-benar terkontrol dan tidak membahayakan konsumen sehingga hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan mutu yang terjamin dapat terpenuhi. Selain itu pembinaan adalah bentuk hukuman bagi pelaku pelanggaran dalam rangka penegakkan perlindungan konsumen yang juga mempertimbangkan pertumbuhan industri kosmetik dalam negeri dengan tidak memberikan hukuman yang berat melainkan dilakukan pembinaan saja terhadap sarana produksi terkait. Sedangkan Proses ke pengadila merupakan upaya perlindungan konsumen yang dilakukan pemerintah melalui BBPOM dengan memberikan efek jera pada oknum pelaku pelanggaran yang cukup berat agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Selama ini BBPOM Bandar Lampung memproses semua kasus pelanggaran yang ada secara pidana saja, karena tidak adanya pengaduan langsung dari masyarakat mengenai kerugian yang dialami akibat menggunakan produk kosmetik tanpa izin edar yang bisa diproses secara perdata.
B. Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan yaitu kepada konsumen agar lebih memperhatikan dan mengindahkan peringatan/Public Warning yang dikeluarkan oleh BPOM RI mengenai kosmetik yang mengandung bahan yang dilarang UU dan atau dicabut izin edarnya, serta informasi produk kosmetik yang telah didaftarkan di BPOM RI, dengan cara tidak menggunakan produk kosmetik tanpa izin edar tersebut serta turut aktif mengikuti perkembangan informasi yang dapat dengan mudah diperoleh dari berbagai berita di media cetak maupun elektronik, atau dapat menghubungi BBPOM daerah setempat, selain itu informasi dapat pula di diperoleh dengan mengakses situs resmi BPOM RI www.pom.go.id, sehingga pengetahuan seputar informasi yang dimiliki konsumen tersebut dapat membentengi diri mereka sendiri serta dapat mendukung penegakan perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik tanpa izin edar mulai dari dirinya sendiri.