KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DANA ALOKASI UMUM (DAU) PADA DAERAH OTONOM BARU (DOB) DI PROVINSI LAMPUNG (PERIODE 2001-2009)

nn, MOHAMMAD YASIR REZA PERWIRA (2012) KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DANA ALOKASI UMUM (DAU) PADA DAERAH OTONOM BARU (DOB) DI PROVINSI LAMPUNG (PERIODE 2001-2009). Digital library.

[img]
Preview
FIle PDF
KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DANA ALOKASI UMUM (DAU) PADA DAERAH OTONOM BARU (DOB) D.pdf

Download (45Kb) | Preview

Abstrak

Abstrak Dana Alokasi Umum merupakan transfer pemerintah pusat kepada daerah yang bersifat “Block Grant” yang berarti kepada daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai persoalan yang mengakibatkan ketergantungan daerah terhadap DAU justru semakin tinggi di kabupaten/kota DOB di Lampung. Tujuan dari penelitian ini diantaranya untuk mengukur dan membandingkan tingkat ketergantungan fiskal kabupaten/kota DOB dengan kabupaten induk, menganalisa kondisi tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah pada kabupaten/kota DOB dan daerah induk, dan menganalisa tingkat kemampuan keuangan daerah, khususnya pada kabupaten/kota DOB dan daerah induk di Provinsi Lampung. Dari hasil perhitungan secara umum ketergantungan di DOB cenderung lebih rendah dibandingkan dengan daerah induknya kecuali Kab. Tanggamus. Dengan menghilangkan komponen belanja pegawai dalam perhitungan tingkat ketergantungan, ditemukan fakta bahwa secara umum tingkat ketergantungan DOB lebih tinggi dibandingkan daerah induknya kecuali Kab. Tanggamus. Perhitungan tingkat ketimpangan antar wilayah menggunakan Indeks Williamson selama periode 2001 hingga 2009 menunjukkan tingkat ketimpangan antar daerah kabupaten/kota DOB dan daerah induk berada dalam tingkat ketimpangan yang rendah atau merata. Sementara itu, kemampuan keuangan daerah Kab/Kota DOB dan daerah induk masih sangat rendah. Dari 6 DOB yang dianalisis dalam penelitian ini, hanya Kab. Lampung Barat dan Kota Metro yang berhasil menyamai bahkan lebih baik dibandingkan daerah induknya dalam hal kemampuan keuangan. Abstrak General Allocation Fund (DAU) is the transfer of central government to local government have the character of “Block Grant” meaning to local government given by facility in its use as according to priority and requirement of local gavernment as a mean to balance interregional fiscal ability. But, in the execution of there were various problem resulting a high depended to DAU espesially in regency/municipality DOB in Lampung. The main objectives of this research was to calculate and compare the fiscal dependence in DOB with its parent regions, to analyze interregional disparity in regency/municipality DOB and the parents regions, and to analyze the fiscal capability in DOB and the parent regions in Lampung. The result of analysis, in generally DOB showed lower of fiscal dependence compared to parent regions except to Kab. Tanggamus. But, it was different if the payroll component has been substracted from the DAU funds, in generally DOB showed higher of fiscal dependence compared to parent regions except to Kab. Tanggamus. The calculation of interregional disparity with Index of Williamson during period 2001 -2009 indicated that interregional disparity in DOB and the original or “parent” regions at low level or low disparity. While onother, fiscal capability in DOB and the parent regions were low. From six DOB in this study, only Kab. Lampung Barat and Kota Metro which is equal or better compared to parent regions in case of fiscal capability.

Jenis Karya Akhir: Artikel
Subyek:
Program Studi: FKIP > Prodi PPKN
Pengguna Deposit: tik 16 . Digilib
Date Deposited: 25 Jan 2016 04:03
Terakhir diubah: 25 Jan 2016 04:03
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/19406

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir