PELAKSANAAN KOMPETENSI BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH (BPMD) DALAM MENINGKATKAN ARUS INVESTASI DI PROVINSI LAMPUNG

0642011302, 0642011302 (2010) PELAKSANAAN KOMPETENSI BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH (BPMD) DALAM MENINGKATKAN ARUS INVESTASI DI PROVINSI LAMPUNG. Digital Library.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (75Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER DEPAN.pdf

Download (96Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER DALAM.pdf

Download (109Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
HALAMAN PERSETUJUAN.pdf

Download (57Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
HALAMAN PENGESAHAN.pdf

Download (61Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
MOTTO.pdf

Download (43Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
HALAMAN PERSEMBAHAN.pdf

Download (56Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
SANWACANA.pdf

Download (77Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (66Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (59Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR TABEL.pdf

Download (49Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR GAMBAR.pdf

Download (48Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (127Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (156Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (116Kb) | Preview
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (277Kb)
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (73Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (106Kb) | Preview

Abstrak

Penanamnan modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan adanya lembaga yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan kegiatan penanaman modal agar semua kegiatan penanaman modal menjadi lebih teratur dan terkendali, pemerintah pusat telah membentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai sentral atau pusat koordinasi bersekala nasional. Penanaman modal ditingkat provinsi maka dibentuk Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Lampung sebagai bentuk dari pendelegasian atau pelimpahan wewenang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kompetensi BPMD untuk meningkatkan arus investasi di Provinsi Lampung dengan pokok bahasan meliputi kompetensi BPMD dalam meningkatkan arus investasi, upaya yang dilakukan BPMD untuk meningkatkan investas, pengawasan terhadap usaha-usaha yang dilakukkan investor oleh BPMD Provinsi Lampung. Ruang lingkup dari penelitian adalah hal-hal yang diterapkan/dilakukan oleh BPMD untuk menarik investor dan meningkatkan arus investasi di provinsi Lampung. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah secara pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dari sudut pandang hukum dan Implementasi atas penanaman modal, jenis penelitian adalah hukum normatif-terapan (applied law research) dengan tipe deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumentasi dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil peneltian ini menunjukan bahwa kompetensi BPMD Provinsi Lampung dalam meningkatkan arus investasi yaitu melakukan promosi tentang potensipotensi yang ada di daerah secara berkelanjutan yang dalam penerapannya melakukan promosi dengan media elektronik seperti televisi daerah; radio bahkan internet, selain itu juga promosi dilakukan dengan rutin mengikuti pameran di dalam maupun luar negeri, Upaya yang dilakukan BPMD untuk meningkatkan investasi yaitu dengan mekanisme/alur pelayanan perizinan dan pengaduan dibuat sesederhana mungkin sehingga masyarakat dan khususnya para calon investor dapat dengan mudah memahami proses pengaduan dan proses pengurusan perizinan yang dibutuhkan. Selain itu BMD menjamin kepastian hukum dalam melakukan investasi dengan cara membuat kontrak yang harus saling menguntungkan di keduabelah pihak. Dampak dari prosedur dan manajemen yang diterapakan BPMD Provinsi Lampung berdampak positif karena penanaman modal mengalami peningkatan. Pengendalian dan pengawasan yang di lakukan BPMD Provinsi Lampung terhadap kegiatan penanaman modal yaitu dengan cara monitoting/pemantauanemmbinaan/bimbingan,pengawasan dan melaksanakan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat persetujuan penanaman modal dan izin-izin pelaksanaan pusat Kata kunci : Investasi, BPMD, Provinsi

Tipe Karya Ilmiah: Artikel
Subyek: A General Works = Karya Karya Umum
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: tik7 . Unila
Date Deposited: 25 Jan 2016 04:53
Last Modified: 25 Jan 2016 04:53
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/19605

Actions (login required)

View Item View Item