DINAMIKA HUBUNGAN EKSEKUTIF-LEGISLATIF DI TINGKAT LOKAL

0616041054, Zaldi Afriyanto (2012) DINAMIKA HUBUNGAN EKSEKUTIF-LEGISLATIF DI TINGKAT LOKAL. Digital Library.

Preview	File PDF ABSTRACT englishn Indonesia.pdf Download (12Kb) | Preview
Preview	File PDF BAB I.pdf Download (179Kb) | Preview
Preview	File PDF BAB II.pdf Download (321Kb) | Preview
Preview	File PDF BAB III.pdf Download (294Kb) | Preview
	File PDF BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (654Kb)
Preview	File PDF BAB V.pdf Download (184Kb) | Preview
Preview	File PDF cover amin.pdf Download (31Kb) | Preview
Preview	File PDF DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (183Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Abstract Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebuah undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa pihak eksekutif dan legislatif adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Peraturan tersebut mengindikasikan bahwa kedudukan eksekutif dan legislatif bersifat sejajar dan tidak saling menguasai. Tujuan dari undang-undang ini adalah menciptakan check and balance antar kedua lembaga dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun dalam realita, kedudukan DPRD dan eksekutif sebagai unsur penyelenggara pemerintahan membuat tugas dan fungsi masing-masing lembaga menjadi bias. Sehingga dalam prakteknya, proses penyelenggaraan pemerintahan masih di dominasi oleh eksekutif. Penelitian ini bertujuan untuk: (a) menjelaskan manifestasi dominasi eksekutif; (b) menganalisis penyebab terjadinya dominasi eksekutif; serta (c) mengungkap transaksi politik antar elit politik dan partai politik dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini dengan cara wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pihak eksekutif memang lebih dominan daripada pihak legislatif dalam praktek pemerintahan di Kota Bandar Lampung. Hal ini dibuktikan dengan minimnya anggota dewan menjalankan hak inisiatif membuat peraturan daerah, serta hanya menjadi stempel pemerintah dalam penetapan anggaran. Hal ini terjadi karena adanya ketimpangan penguasaan sumber kekuasaan politik antar kedua lembaga ini. Selain itu, kartelisasi politik juga terjadi di Kota Bandar Lampung, sehingga membuat pihak eksekutif semakin dominan dalam pemerintahan. Selanjutnya, penyebab terjadinya dominasi eksekutif adalah patrimonialisme di kalangan elit politik. Dan yang terakhir, transaksi politik antar kedua lembaga ini, menjadi penyebab utama terjadinya dominasi eksekutif atas legislatif dalam praktek pemerintahan di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal, diantaranya adalah: (1) pihak legislatif sebaiknya memaksimalkan fasilitas peningkatan kualitas SDM yang diberikan oleh pemerintah; (2) partai politik harus berani bersikap sebagai oposisi dalam pemerintahan; (3) anggota dewan sebaiknya menjalankan reses dengan baik; (4) sebaiknya eksekutif tidak merangkap jabatan sebagai ketua partai politik tertentu. Kata Kunci: Dinamika Politik Lokal, Eksekutif-Legislatif, Hubungan EksekutifLegislatif di Bandar Lampung. Abstract The 32/2004 law is a law that talking about local government. This law states that the executive and legislative side are the actor of local government. That regulation indicates that the position of executive and legislative are the same and does not control each other. The purpose of this law is to creates check and balance between both of them in managing local government. But in reality, the position of executive and legislative as a doers of government makes the duties and function of each institution becomes refraction. So in the practice, the process of governance still dominated by the executive. The aims of this research are: (a) to explain the manifestation of the executive dominance; (b) to analyze the causes of the executive dominance; and (c) to reveal the political transactions between political elites and political parties in the practice of local governance in Bandar Lampung. This research applies qualitative approach and descriptive type as a method. The technique of collecting data in this research are interviews and documentation. The results showed that the executive is more dominant than the legislative in the practice of governance in Bandar Lampung. This is proven by the lack of council members run the right of initiative to make regulations, and just like a rubber stamp for executive in terms of budget setting. This is occurs because of the imbalance of political power resource between the two institutions. Beside that, political cartelisation also occurred in Bandar Lampung, that makes the executives side become more dominant in government. Furthermore, the causes of executive domination is patrimonialism among the political elite. And last, political transactions between these two institutions, the main cause of executive dominance over the legislature in the practice of governance in Bandar Lampung. This research recommends several ways, there are: (1) the legislative should maximize the facility of human resources improvement which is provided by government; (2) political parties must be brave to be the opposition in government; (3) the legislative should perform well recess; and (4) executive should not have double position as chairman of a particular political parties. Keywords: Dynamics of Local Politics, Executive-Legislative, and ExecutiveLegislative Relations in Bandar Lampung.

Jenis Karya Akhir:	Artikel
Subyek:
Program Studi:	FKIP > Prodi Magister Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia
Pengguna Deposit:	tik 15 . Digilib
Date Deposited:	25 Jan 2016 08:44
Terakhir diubah:	25 Jan 2016 08:44
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/19888

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir