PELEPASAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BANJIR KANAL TIMUR DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

0612011198, MARTINUS EDWIN (2010) PELEPASAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BANJIR KANAL TIMUR DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. Digital Library.

[img]
Preview
Text
1. ABSTRAK.pdf

Download (77Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
2. ABSTRACT.pdf

Download (79Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
3. COVER.pdf

Download (48Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
4. COVER DALAM.pdf

Download (46Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
5. HALAMAN PERSETUJUAN.pdf

Download (65Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
06. PENGESAHAN.pdf

Download (61Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
07. RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (80Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
08. MOTTO.pdf

Download (29Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
09. PERSEMBAHAN.pdf

Download (17Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
10. KATA PENGANTAR.pdf

Download (108Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
11. DAFTAR ISI.pdf

Download (92Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (127Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (136Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (84Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB IV.pdf

Download (241Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (82Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (101Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (127Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (136Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (84Kb) | Preview
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (241Kb)
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (82Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (101Kb) | Preview

Abstrak

Tanah merupakan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, karenanya perlu diatur dan dikelola secara nasional untuk menjaga keberlanjutan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengaturan dan pengelolaan pertanahan tidak hanya ditujukan untuk menciptakan ketertiban hukum, tetapi juga untuk menyelesaikan masalah, sengketa, dan konflik pertanahan yang timbul. Salah satu tugas yang diemban Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah menyelenggarakan pelepasan hak atas tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Pasal 18 UU No. 5 tahun 1960 menyebutkan pengadaan tanah demi kepentingan umum dapat dilakukan dengan cara pencabutan hak atas tanah. Pencabutan hak atas tanah ini bukan semata-mata mengambil alih hak atas tanah dari hak yang dimiliki oleh individu menjadi hak Negara, akan tetapi Negara ada keharusan memberikan konsekuensi berupa ganti rugi. Permasalahan yang dihadapi dalam pelepasan hak tanah dalam pembangunan Banjir Kanal Timur adalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Banjir Kanal Timur; 2) Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Banjir Kanal Timur; 3) Bagaimanakah proses penyelesaian terhadap penghambat-penghambat yang timbul dalam proyek pembangunan Banjir Kanal Timur. Pembangunan Banjir Kanal Timur memiliki tujuan yaitu 1) Melayani wilayah seluas 207 km2 dan melindungi wilayah seluas 270 km2 di Timur bagian Utara DKI Jakarta yang merupakan kawasan industri, perdagangan, pergudangan, dan permukiman; 2) Menjadi prasarana konservasi air untuk pengisian air tanah dan sumber air baku, lalu lintas air. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan empiris. maka data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah meliputi data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan kepala Panitia Pengadaan Tanah dan kepada kepala Sub Bagian Tata Ruang dan Lingkungan. Sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen dan bahan pustaka lainnya Pelaksanaan Pelepasan Hak Atas Tanah Dalam Pembangunan Banjir Kanal Timur melalui beberapa tahapan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan umum yaitu langkah awal dengan dibentuknya Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang mendaftarkan dan mendata kepemilikan tanah warga agar dapat dipastikan warga yang terkena pelepasan hak atas tanah mendapatkan ganti rugi, melalui sosialisasi memberikan informasi kepada para pemilik hak atas tanah tentang rencana pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan yang membutuhkan lahan dari tanah masyarakat. Musyawarah untuk menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi terhadap tanah dan bangunan yang disesuaikan berdasarkan NJOP. P2T bekerja sama dengan Dinas Pekerjaaan Umum untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan dibuatkan Surat Pelepasan Hak di setiap kelurahan dengan disaksikan oleh Lurah dan Camat serta pejabat kantor Pertanahan. Pembangunan Banjir Kanal Timur terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang terjadi di lapangan, akan tetapi lebih didominasi oleh faktor penghambat yang dapat membuat pembangunan BKT tersebut berjalan lamban, akan tetapi faktor penghambat yang timbul dilapangan dapat diselesaikan oleh pemerintah. Kata kunci : Pelepasan hak atas tanah, Banjir Kanal Timur RELEASE OF RIGHTS TO THE LAND IN ORDER TO FLOOD CHANNEL DEVELOPMENT IN EAST JAKARTA SPECIAL CAPITAL REGION Land is the glue of the Republic of Indonesia, and therefore should be regulated and managed national system for maintaining the sustainability of national and state life. Settings and land management is not only intended to create order law, but also to resolve problems, disputes and conflicts arising from land. One of the duties of National Land Agency of the Republic of Indonesia is organizing the release of land rights for the development in the public interest. Article 18 of Law No. 5 years old in 1960 mentions the purchase of land in the public interest can be done by way of deprivation of land rights. Revocation of land rights is not merely take over the land rights of the rights possessed by the individual State rights, but there was no requirement to give the State the consequences in the form of compensation. The problem faced in the release of land rights in the construction of the East Flood Canal is a) how the implementation of the disposal of land rights for construction of the East Flood Canal; 2) Does the supporting factors and obstacles in the implementation of the disposal of land rights for construction of the East Flood Canal; 3) How is the process of settlement of the blocks that arise in development projects of East Flood Canal. Construction of the East Flood Canal has a purpose, namely 1) Serving an area of 207 km 2 and protects an area of 270 km 2 in eastern part of North Jakarta which is the industrial estate, trade, warehousing, and settlements; 2) Being a charging infrastructure for water conservation of ground water and sources of raw water, the water traffic. Then the required data in this study is consisted of primary and secondary data. Primary data are data obtained directly from the source through an interview with the head of the Procurement Committee and the head of the Land Subdivision and the Spatial Environment. While secondary data are data obtained from the library materials in the form of legislation, literature, documents and other library materials Waiver Implementation of Land in the East Canal Flood Development through several stages in accordance with the Presidential Regulation No. 36 of 2005 Martinus Edwin amended by Presidential Regulation Number 65 Year 2006 concerning Land Acquisition for Implementation of Development For Public interest is a first step by forming the Committee for Land Acquisition (P2T) is register and records of land ownership so that citizens can be assured residents affected by the disposal of land rights to indemnification, through the socialization of providing information to the owners of the land rights of the government's plan to implement development activities that require land from public land. Deliberations to determine the form and amount of indemnification against the land and buildings which are adjusted based on the NJOP. P2T works with the Office of Public Construction to make payment of compensation and Rights Waiver Letter made in every village, witnessed by the village chief and sub-district and the Land Office officials. In the construction of the East Flood Canal there are supporting factors and inhibiting factors in the field, but rather dominated by inhibiting factors that can make such BKT development was slow, but the inhibiting factors that arise in the field can be solved by the government. Keywords: Disposal of land rights, the East Flood Canal

Tipe Karya Ilmiah: Artikel
Subyek: A General Works = Karya Karya Umum
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: tik7 . Unila
Date Deposited: 26 Jan 2016 04:31
Last Modified: 26 Jan 2016 04:31
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/20301

Actions (login required)

View Item View Item