0642011412, Yudi Setiawan (2010) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK SUMUR BOR DI DINAS BINA MARGA DAN PEMUKIMAN KOTA BANDAR LAMPUNG. Digital Library.
|
File PDF
1. Abstrak.pdf Download (91Kb) | Preview |
|
|
File PDF
2. Cover.pdf Download (62Kb) | Preview |
|
|
File PDF
3. Cover Dalam.pdf Download (77Kb) | Preview |
|
|
File PDF
4. Persetujuan.pdf Download (67Kb) | Preview |
|
|
File PDF
5. Pengesahan.pdf Download (61Kb) | Preview |
|
|
File PDF
6. Riwayat Hidup.pdf Download (63Kb) | Preview |
|
|
File PDF
7. PERSEMBAHAN.pdf Download (57Kb) | Preview |
|
|
File PDF
8. MOTO.pdf Download (50Kb) | Preview |
|
|
File PDF
9. Sanwacana.pdf Download (95Kb) | Preview |
|
|
File PDF
10. Daftar Isi.pdf Download (75Kb) | Preview |
|
|
File PDF
Bab 1.pdf Download (164Kb) | Preview |
|
|
File PDF
Bab 2.pdf Download (202Kb) | Preview |
|
|
File PDF
Bab 3.pdf Download (114Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
Bab 4.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (189Kb) |
|
|
File PDF
Bab 5.pdf Download (81Kb) | Preview |
|
|
File PDF
Daftar Pustaka.pdf Download (99Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Dinas Bina Marga dan Pemukiman (BMP) Kota Bandar Lampung merupakan instansi pemerintah yang berperan aktif dalam menyelenggarakan fungsi pembangunan, menangani pekerjaan umum, menciptakan prasarana yang diperlukan bagi kemajuan, pembangunan dan lain sebagainya yang semuanya itu dimaksudkan untuk memenuhi atau meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun dalam pelaksanaan tugas pembangunan yang sedang berjalan, menunjukkan bahwa dalam proyek pembangunan belum optimal atau pengendalian pengawasannya belum optimal, karena banyak terjadi pelanggaran dan penyimpangan dana pembangunan yang berindikasikan tindak pidana korupsi pada proyek-proyek pembangunan. Adapun permasalahan yang akan penulis angkat dalam skripsi ini yaitu Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi proyek sumur bor di Dinas Bina Marga dan Pemukiman Kota Bandar Lampung? Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi proyek sumur bor di Dinas Bina Marga dan Pemukiman Kota Bandar Lampung? Metode penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengambilan sampel digunakan metode purposive sampling. Adapun sumber data adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi, serta data primer yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan melalui metode wawancara terhadap seluruh responden, yaitu Polisi, Jaksa, Hakim, serta dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, 1). Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi Proyek Sumur Bor di Dinas Bina Marga dan Pemukiman Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh pelaku Tjandra Tjaya dan Faisol Muchtar. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1 ) ke-1 KUHP. Pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan Hakim kepada para terdakwa dengan hukuman percobaan dan Yudi Setiawan menetapkan bahwa pidana itu (pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 20.000.000., (Dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama 2 (Dua) bulan kurungan), tidak akan dijalankan kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan/pelanggaran atau tidak memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan 1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan berakhir. 2). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Sumur Bor di Dinas Bina Marga Dan Pemukiman Kota Bandar Lampung yaitu menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyangkut diri para terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Bandar Lampung yang telah mengabdikan diri pada bangsa dan negara, bahwa andai kata para terdakwa dimasukkan ke dalam penjara maka akan memperburuk perilakunya di kemudian hari dan memperhatikan pula hukuman yang akan dijatuhkan pada para terdakwa menurut pandangan Majelis Hakim akan memberikan efek jera baginya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis mencoba memberikan suatu saran kepada aparat penegak hukum, terutama aparat kepolisian dan kejaksaan hendaknya lebih meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam menegakkan hukum, tidak tebang pilih dalam mengungkap dan memperoses tindak pidana korupsi. Pihak pengadilan khususnya Pengadilan Negeri Kelas 1.A Tanjung Karang, diharapkan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi benar-benar memberikan efek jera bagi terdakwa agar kemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan pidana khususnya tindak pidana korupsi.
| Jenis Karya Akhir: | Artikel |
|---|---|
| Subyek: | |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Pengguna Deposit: | tik7 . Unila |
| Date Deposited: | 26 Jan 2016 05:00 |
| Terakhir diubah: | 26 Jan 2016 05:00 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/20436 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
