PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA YANG KECIL DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN

Ahmad Muchlis, 1422011011 (2016) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA YANG KECIL DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN. Masters thesis, Universitas Lampung.

[img]
Preview
Text
ABSTRACT.pdf

Download (82Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (82Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER DALAM.pdf

Download (17Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER LUAR.pdf

Download (16Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (6Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
MOTO.pdf

Download (74Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
PENGESAHAN.pdf

Download (267Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
PERNYATAAN.pdf

Download (155Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
PERSEMBAHAN.pdf

Download (74Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
PERSETUJUAN.pdf

Download (270Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (82Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
SANWACANA.pdf

Download (123Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (216Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (220Kb) | Preview
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (263Kb)
[img]
Preview
Text
BAB IV.pdf

Download (9Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (248Kb) | Preview

Abstrak

ABSTRAK Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-113/F/Fd.1/05/2010 dapat menjadi acuan Kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil, namun dalam praktek penegakan hukum, Surat Edaran tersebut menimbulkan masalah di dalam penerapanannya. Oleh karena itu perlu disusun permasalahan dalam penelitian ini, Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam mewujudkan keadilan dan mengapa setelah diberlakukannya Surat Edaran perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil masih tetap dilanjutkan oleh Kejaksaan sampai tahap persidangan di pengadilan Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Hasil dari penelitian yaitu, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil harus memperhatikan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian yang kecil hanya dapat dihentikan pada saat penyelidikan dengan memanfaatkan tuntutan pembendaharaan dan tuntutan ganti rugi dan alasan perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil tetap dilanjutkan oleh Kejaksaan sampai tahap persidangan di pengadilan setelah diberlakukannya SE karena bertentangan dengan undang-undang tipikor dan SE tersebut tidak memiliki kekuatan atau dasar hukum yang mengikat. Saran ditujukan untuk aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) agar dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian yang kecil agar memperhatikan nilai dasar hukum yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Surat edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 agar dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan aturan baru (Ius Constituendum). Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Penegakan Hukum, Keadilan ABSTRACT The Circulars letter of deputy attorney of general for special crimes number: B-113/F/ Fd.1/05/2010 can be used as a reference by prosecutors in doing law enforcement against corruption with small losses, but in practice law enforcement, this circular letter is making trouble in practice. Therefore, it is necessary to develop problems in this study, how the law enforcement against corruption with small losses that conducted by the prosecutor in making justice and why after the enactment of circular letter, the corruption cases with small losses still continued by the prosecutor to the court proceedings. This study was using normative juridical approach and juridical empirical approach with using primary and secondary data. This research was conducted in the state attorney of Kotabumi north Lampung district. The results of this research, namely: the law enforcement against corruption with a small loss of state must pay attention to the values of justice, expediency and legal certainty. In enforcing the law against corruption with small losess only can be stopped during an investigation by utilizing the exchequer and redress demanded. the reason corruption cases with small losses was still continued by the prosecutor to the court proceedings after enactment of circulator letter because circulator letter contrary with corruption constitution and it has no the strength or binding in legal basis. The Suggestions are addressed for law enforcement officials (police, prosecutor and judge) in order to do the law enforcement against corruption with small losses in order consider the value of a legal basis, namely : fairness, expediency and certainty. The circular letter of deputy attorney general for special crimes number: B-1113/F/Fd.1/05/2010 in order to be taken as government consideration in formulating the new rules (Ius constituendum). Key words : Corruption, Law Enforcement, Justice.

Tipe Karya Ilmiah: Tesis (Masters)
Subyek: Hukum Pidana
Program Studi: Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Depositing User: 4682367 . Digilib
Date Deposited: 25 Feb 2016 08:04
Last Modified: 25 Feb 2016 08:04
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/21223

Actions (login required)

View Item View Item